oleh

APTA Butuh Investror dan Dukungan Sepenuhnya dari Pemerintah

Salah satu tempat pembuatan alas sepatu milik anggota APTA yang sudah berkembang. (Dok. lensapena.id)

KEINGINAN membangun perekonomian yang mandiri dengan merek sendiri oleh kelompok perajin alas kaki (sendal dan sepatu-red) di wilayah Kabupaten Tangerang, masih jauh dari harapan. Meskipun secara sumber daya manusia (SDM) sudah mampu membuat produk yang bisa diterima oleh masyarakat, namun secara legalitas merek dan regulasi masih belum mengikuti aturan.

Humas Asosiasi Perajin Tangerang (APTA), Widi Hatmoko menyebutkan, saat ini lebih dari 150 perajin alas kaki, baik sepatu maupun sendal tergabung dalam APTA. Dari sekian ratus perajin tersebut, masih banyak yang membuat produk dengen merek orang lain.

“Tidak kita pungkiri, memang masih banyak yang membuat produk tidak dengan merek sendiri. Dan ini juga masih menjadi problem APTA yang ke depan harus dibenahi,” ujar Widi Hatmoko.

Widi juga mengungkapkan, para perajin yang tergabung di APTA sendiri umumnya mantan buruh pabrik sepatu, yang pada akhir tahun 90-an dan awal 2000-an menjadi korban pengurangan kayawan dan PHK besar-besaran. Dan setelah beberapa perusahaan alas kaki mulai berkembang lagi, mereka tidak mendapatkan kesempatan baik untuk bisa bekerja kembali. Berbagai faktor penyebabnya. Ada yang karena usia, ada juga yang karena tidak mampu mengikuti sistem rekrutmen tenaga kerja yang kala itu harus memiliki koneksi, dan membayar sejumlah uang agar bisa diterima kerja.

BACA: Ditinggal Isteri Jadi TKW, Pria Ini Sodomi 25 Anak di Bawah Umur

Dari situlah, dengan berbekal pengalaman dan ketrampilan yang mereka miliki, mencoba ‘banting setir’ membuat produk sepatu rumahan. Peralatan dan cara kerja dalam pembuatan sepatu sendiri masih sangat sederhana.

“Ngelem sepatunya pun, pasih dipanggang di atas kompor minyak tanah, begitu juga dengan cara mengepresnya, semua masih manual dan sangat sederhana sekali. Tapi hasil kerja mereka ternyata diterima pasar. Dan dengan merek seadanya, mengikuti merek-merek produk pabrik besar yang sudah terkenal, mereka terus berkembang,” paparnya.

Dari situlah, lanjut Widi, setelah keberadaan mereka berkembang, dan sebagian dari mereka dalam membangun usahanya mulai menginjak produksi menengah, menjadi sebuah problem yang seharusnya dipecahkan secara bersama-sama. Karena, produk sepatu bikinan perajin di APTA ini sudah mulai merambah pasar nasional, meski sebagian masih menjiplak merek orang lain.

“Problem yang paling mendasar adalah bagaimana perajin di APTA ini memiliki tempat usaha yang sesuai dengan regulasi dan aturan, serta memproduksi merek sendiri, dan tidak lagi menjadi pelaku plagiat. Nah, ini harus dipecahkan bersama. Negara harus hadir di sini,” tandasnya.

Dalam hal ini, menurut Widi, perajin membutuhkan investor. Selain itu juga pemerintah harus bisa memberikan dukungan sepenuhnya, baik dalam hal pembinaan maupun cara-cara lain agar pelaku perajin ini tidak berhadapan dengan hukum.

“Paling tidak, pemerintah harus menyediakan tempat untuk usaha mereka, semacam cluster atau apa lah. Atau, mempertemukan perajin dengan investor pemilik merek, supaya mereka bisa berkarya sesuai dengan aturan yang ada, tidak berseberangan dengan undang undang,” pungkasnya.

Helmi

Baca juga:

  1. Jakarta Berpotensi Hujan Disertai Petir
  2. Kecelakaan Beruntun Terjadi di Tol JORR
  3. Korban Pedofilia di Tangerang Bertambah Jadi 41 Orang, Begini Desakan KPAI

Banner IDwebhost

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar

News Update