oleh

Caleg Jangan Berfikir untuk Kaya dan Harus Siap Mewakafkan Diri

Bondan Gunawan saat menjadi narasumber dalam dikusi publik “Demokrasi Tanpa Korupsi”, di Tangerang.

MENCALONKAN diri sebagai wakil rakyat atau legislatif, jangan pernah berfikir untuk menjadi orang kaya, dan harus siap mewakafkan diri. Hal ini diungkapkan oleh Bondang Gunawan, mantan Mensetneg era Gus Dur dalam acara diskusi publik bertema “Demokrasi Tanpa Korupsi” di Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis, Kampung Babakan, Kelurahan Bonang, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Sabtu 3 Maret 2018.

Dalam acara yang diikuti oleh mahasiswa, berbagai organisasi, dan para calon legislatif (caleg) yang ekan maju pada Pemilu 2019 tersebut, tokoh pendiri Forum Demokrasi sekaligus Sekretaris Perhimpunan Persahabatan Indonesia Tiongkok tersebut, berpesan bahwa untuk menjadi pemimpin harus memiliki ektabilitas dan kemampuan untuk mengemban amanat rakyat. Karena, jika seorang calon pemimpin hanya berbekal ingin menjadi kaya, kemungkinan besar tidak akan jauh dari sifat buruk korupsi.

“Wakil rakyat jangan main-main mengatasnamakan pembentuk bangsa, jika berfikir seperti itu dan tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, dosanya 7 kali lipat. Jangankan harta benda, nyawa juga harus dikorbankan, harus lilahitaalla. Kalau jadi wakil rakyat tidak siap menderita, itu jangan! Kalau tidak mampu, mendingan mengundurkan diri saja menjadi Caleg!” Tegasnya.

Bicara soal demokrasi sendiri, Ito Prajna Nugroho, dosen filsafat di salah satu perguruan tinggi di Jakarta, yang juga menjadi pembicara dalam acara tersebut, mengungkapkan bahwa demokrasi dimulai sebagai sebuah tata kelola negara kota, atau polis, di Atena Yunani beberapa abad silam, yang kemudian ini menjadi awal demokrasi. Tujuannya sendiri, kata Ito, untuk mengantisipasi ancaman seperti anarki yang bisa mengacaukan politik, serta menghindari tirani atau kesewenang-wenangan.

Untuk di Indonesia sendiri, bicara soal hal ini, kata Ito bahaya yang paling besar mengancam demokrasi adalah kleptokrasi, yaitu mencuri. Ini, menurut Ito, bisa menjadi benalu, yang mengarah pada korupsi. Korupsi sendiri adalah efek dari kleptokrasi.

“Kelptokrasi itu tidak ada ubahnya dengan copet, begal, perampok dalam birokrasi. Kalau didiamkan, dalam 10 tahun ke depan habis sudah Indonesia,” katanya.

Untuk itu, lanjut Ito, dalam mencegah hal ini demokrasi politik harus beriringan dengan politik ekonomi. Artinya, keberesan sistem negara harus beriringan dengan keberesan rizki.

“Amanat demokrasi adalah mengutamakan kesetaraan ekonomi. Dari situlah, korupsi sebagai efek dari kleptokrasi akan mengecil,” tukasnya.

Pengasuh Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis, Ananta Wahana menambahkan, mengingat para peserta diskusi diantaranya adalah para caleg, ia berharap, melalui kegiatan ini, para caleg yang jadi anggota dewan nantinya amanah dan tidak korupsi. Ia juga menjelaskan, pihaknya sengaja mendatangkan para narasumber yang sangat kompeten, untuk memberikan pemahaman kepada para caleg yang nantinya maju dalam Pemilu 2019 mendatang, menjadi caleg yang bersih dan bebas dari korupsi.

Helmi

Baca Juga:

  1. Medsos Jadi Media Transaksi Bisnis Rujak Cireng yang Menjanjikan
  2. Aetra Sudah Layani 40 Persen Penduduk di Wilayah Pelayanan
  3. ASTRA Tol Tamer Menuju Center of Excellence, Ajak Media Bersinergi

Banner IDwebhost

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Update