oleh

Calon Anggota BPD di Mauk Menunggu Dilantik

FOTO ILUSTRASI : Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Mauk menunggu dilantik

PANITIA pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Mauk masing-masing desa telah menetapkan anggota sebanyak 9 orang. Namun belum dilantik secara resmi oleh bupati, karena masa bakti BPD yang lama belum berakhir.

Menurut Kepala Seksi Pemerintahan Nina Herlina, BPD yang baru ditetapkan ini akan dilantik bersamaan dengan masa bakti BPD lama berakhir. Yakni pada 23 Maret 2019 mendatang di kecamatan. Nina mengatakan, pelantikan tidak di Puspemkab Tangerang, karena dalam hal ini camat mendapat tugas pelimpahan kewenangan dari bupati untuk melantik.

Tentunya kesembilan anggota BPD yang baru dari masing-masing desa ini terdapat anggota BPD lama yang terpilih kembali. Dalam peraturan yang berlaku terdapat penjelasan bahwa anggota BPD yang lama boleh mendaftar kembali. Namun dari tahapan pemilihan yang dilakukan panitia, dapat diketahui melalui hasil perolehan suara, apakah bisa kembali menjabat sebagai anggota BPD atau tidak. Jika dalam proses pemilihan mendapat suara terbanyak, maka panitia menetapkan warga tersebut untuk dilantik kembali.

Ia menambahkan, BPD semakin dikuatkan sebagai lembaga permusyawaratan di tingkat desa. Penguatan BPD merupakan amanah dari UU Desa. Secara yuridis, tugas BPD tetap mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan BPD memfasilitasi penyelenggaraan dalam kegiatan musyawarah desa.

Nina menjelaskan, anggota BPD tidak boleh melaksanakan tugas yang dapat merugikan kepentingan umum. Meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. 

Termasuk menyalahgunakan wewenang juga menjadi larangan anggota BPD. Karena dianggap telah melanggar sumpah/janji jabatan saat dilantik nanti. Juga tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa. Merangkap sebagai anggota DPRD dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan. “Tidak boleh sebagai pelaksana proyek desa, pengurus partai politik dan atau menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang,” jelasnya.

One.

Banner IDwebhost

Komentar

NEWS UPDATE