oleh

Pesta Demokrasi Tinggal Menghitung Hari

Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, juga sebagai Ketua Asosiasi UPK Provinsi Banten, Abdul Hasan

PEMILIHAN Umum (Pemilu) 2019 sebagai pesta demokrasi 5 tahunan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 mendatang. Memilih para anggota dewan legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPR Propinsi, DPR Daerah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan memilih presiden dan wakil presiden.

Menjelang pesta demokrasi yang sudah di depan mata kini mulai terasa. Baik peserta dan penyelenggara pemilu sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin, untuk menghadapi pemilu 2019. Demi terlaksananya pemilu yang Langsung Umum Bebas dan Rahasia (Luber), Jujur dan Adil (Jurdil) sesuai amanah UUD 1945.

Pemilu merupakan sarana penunjang dalam mewujudkan sistem ketatanegaraan secara demokratis. Pada hakikatnya merupakan proses di saat masyarakat sebagai pemegang kedaulatan memberikan mandat kepada para calon pemimpin untuk menjadi pemimpinnya. “Juga memberikan mandat kepada calon anggota legislatif untuk menjadi wakilnya sebagai penyalur aspirasi masyarakat yang diharapkan, agar kedepan bisa membawa negara ini lebih baik serta masyarakatnya pun lebih sejahtera,” jelas Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, yang juga sebagai Ketua Asosiasi UPK Provinsi Banten, Abdul Hasan.

Ia menambahkan, pemilu adalah salah satu bentuk syarat mutlak yang harus dipenuhi. Pelaksanaan pemilu yang Luber dan Jurdil pun memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Pelaksanaan pemilu yang baik melahirkan harapan yang lebih baik akan masa depan demokrasi bangsa.

Pemilu merupakan bagian penting dari sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Sejak Indonesia merdeka hingga sekarang, telah berkali-kali berhasil melaksanakan penyelenggaraan pemilu dengan segala kompleksitas dan dinamika yang mengiringi prosesnya.

Pemilu yang demokratis sejatinya harus selalu melibatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sebagaimana isi konstitusi bukan hanya sebagai objek, tapi juga sebagai subjek pemilu demi menjamin integritas penyelenggara dan proses pemilu. Integritas penyelenggara dan proses penyelenggaraan pemilu adalah prasyarat penting, agar hasil pemilu mendapat legitimasi dari rakyat dan peserta pemilu. 

Dalam kaitan ini, adanya ruang untuk dilakukan pengawasan dan pemantauan pemilu menjadi sangat penting. Pengawasan pemilu perlu dilakukan untuk menjamin terbangunnya sistem politik yang demokratis. Pengawasan pemilu diyakini dapat berkontribusi dalam proses konsolidasi demokrasi. Dengan adanya pengawasan, kualitas pemilu bisa mendapatkan kepercayaan dari aktor politik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Masyarakat secara keseluruhan tidak boleh hanya dianggap sebagai pemilih begitu saja. Di lain pihak juga harus dilibatkan dan berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan pemilu, untuk menjamin proses pemilu yang demokratis dan akuntabel. Meski disadari pada dasarnya proses pengawasan pemilu berada dipundak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) secara institusional. Tapi pelibatan rakyat atau warga negara dalam proses pengawasan pemilu akan mendorong penguatan pengawasan pemilu oleh Bawaslu secara langsung.

One

Banner IDwebhost

Komentar

NEWS UPDATE