oleh

Warga Ketapang Terima Sertifikat Tanah

Akhmad Nasuhi, Kepala Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang

PEMERINTAH Desa Ketapang, Kecamatan Mauk membagikan sebanyak 280 sertifikat tanah kepada warga, Selasa 26 Februari 2019. Dari jumlah tersebut masih terdapat 459 sertifikat tanah masih dalam proses. Proses pembuatan sertifikat tanah itu pun gratis, alias tidak dipungut biaya. Pengambilannya pun tidak bisa diwakilkan dan bila diwakilkan harus ada surat kuasa dari yang bersangkutan.

Kepala Desa Ketapang, Akhmad Nasuhi mengatakan, program percepatan Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) ini sejak Desember 2018. Ia menargetkan terdapat 1.500 warga yang mengajukan. Namun hingga penyerahan sertifikat tanah hanya terdapat 739 warga yang mengajukan. Menurutnya, dari jumlah itu masih terdapat ratusan warga yang belum mengajukan. Namun hingga waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah desa hanya terdapat 739 warga yang mengajukan.

Akhmad Nasuhi, Kepala Desa Ketapang, Kecamatan Mauk menyerahkan sertifikat tanah kepada salah seorang warga di kantor desa, Selasa 26 Februari 2019

Akhmad Nasuhi menjelaskan, PTSL ini merupakan program yang tengah digencarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang nantinya mampu mendorong  pergerakan dan kemajuan ekonomi masyarakat bawah. Sebab,  sertifikat tanah yang dimiliki oleh masyarakat bisa menjadi barang berharga yang bisa mereka agunkan  kepada  pihak bank dan lembaga keuangan. Melihat besarnya manfaat PTSL tersebut, Akhmad Nasuhi terus menginstruksikan kepada RW dan RT. Untuk membantu percepatan proses pensertifikatan tanah-tanah masyarakat, lewat program PTSL. “Jangan ada pungutan lain yang dibebankan kepada warga. Saya ingatkan para ketua RW, RT jangan coba-coba memungut biaya di luar ketentuan,” tegasnya.

Membayangkan prosedur birokrasi berupa berkas, kertas dan identitas dalam proses sertifikasi membuat masyarakat malas mengurus legalitas tanah. Padahal, masyarakat perlu tahu mudahnya mengurus sertifikat tanah. Dari mulai proses pengukuran pencatatan data, sampai sertifikat terbit semua bisa dilakukan dengan mudah.Ia kembali menjelaskan, sebelum masyarakat mengurus sertifikat tanah, ada sejumlah hal yang terlebih dahulu perlu diketahui. Pertama, ada dua jenis prosedur yang bisa ditempuh pemohon, yang pertama yaitu melalui pengajuan individu atau dengan bantuan notaris. kemudian mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dikoordinir oleh pemerintah tanpa dipungut biaya.

Para pemohon atau masyarakat yang ingin melegalkan kepemilikan lahannya harus membawa beberapa dokumen resmi yang berisi data yang dibutuhkan pihak BPN. Sementara untuk yang masuk dalam program PTSL jika semua dokumen sudah lengkap, maka tinggal tunggu petugas ukur datang ke lahan yang diajukan.

One.

Banner IDwebhost

Komentar

NEWS UPDATE