oleh

Audisi PB Djarum Abaikan PP No. 109 Tahun 2012?

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mempersoalkan Djarum Foundation dalam program Audisi Umum Beasiswa PB Djarum terhadap anak-anak, menuai banyak komentar. Baik di media sosial maupun publik secara luas.

Terkait hal ini, ada dua alasan yang menjadi dasar KPAI mengkritik audisi atlet muda bulu tangkis itu. Pertama, unsur eksploitasi secara ekonomi yang terjadi terhadap anak-anak yang menjadi pesertanya. KPAI menghendaki tubuh dari anak-anak tidak dijadikan sebagai sarana promosi gratis bagi produk yang menguntungkan suatu entitas usaha.

Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty, melalui keterangan tertulis, Senin 9 September 2019, hal ini sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sitti menekankan, anak-anak harus dipastikan terbebas dari eksploitasi ekonomi dan mendapatkan perlindungan dari hal-hal tersebut.

Alasan kedua, adanya unsur denormalisasi produk rokok yang ditemukan KPAI dalam program beasiswa tersebut. Dalam hal ini, anak-anak dikenalkan dengan produk yang semestinya mereka jauhi.

“Rokok merupakan produk normal dengan menjadikan mereka ‘sahabat yang tidak berbahaya’. Hal ini memungkinkan anak bercengkerama dengan riang gembira dengan zat yang semestinya mereka jauhi.

Menjawab persoalan kenapa baru sekarang hal ini dipersoalakan, sedangkan audisi tersebut sudah berlangsung sejak 2006, kata KPAI, karena peraturan hukum menyangkut hal ini baru keluar pada 2014: PP 109 (tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan) baru ada di tahun 2012, dan UU Nomor 35 tentang Perlindungan Anak juga baru ada di 2014.

Untuk itu, saat ini KPAI meminta penyelenggaraan audisi tersebut, pihak Djarum tidak perlu menggunakan nama merek, logo, dan gambar produk tembakau yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012.

Kritik terhadap program audisi PB Djarum ini juga dilontarkan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi. Ia juga mengkritik sikap Menteri Pemuda dan Olahraga Iman Nahrawi yang justru mendukung audisi tersebut dengan sponsor PB Djarum.

“Audisi untuk mencari bibit unggul di bidang bulu tangkis adalah hal yang sangat positif dan patut didukung. Namun, melibatkan industri rokok dan apalagi anak-anak sebagai obyeknya adalah tidak pantas dan melanggar regulasi,” kata Tulus Abadi.

Tulus juga mengaku, YLKI mendukung langkah KPAI dan Yayasan Lentera Anak Indonesia (LAI) yang menilai PB Djarum memanfaatkan anak-anak untuk mempromosikan merek Djarum yang identik dengan produk rokok Menurut Tulus, dalam hal ini KPAI dan LAI adalah bukan menghentikan audisinya, melainkan audisi yang tidak melibatkan logo merek rokok, dalam hal ini Djarum. Karena menurutnya, penggunaan logo tersebut melanggar regulasi yang ada, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Widi Hatmoko

Setiap karya tulis opini yang diunggah pada kanal ESAI lensapena.id ini, menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini, maka sesuai aturan pers dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis opini. Dan Redaksi akan menyiarkan tulisan tersebut secara berimbang.

Banner IDwebhost

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Update