oleh

BPBD Kabupaten Tangerang Beri Bantuan untuk Korban Puting Beliung

LENSAPENA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Kabupaten Tangerang dan Kecamatan Jambe memberikan bantuan kepada korban terkena dampak angin puting beliung yang menerjang enam desa di wilayah tersebut Selasa 12 November 2019 sore. Enam Desa itu adalah Desa Tipar Raya, Desa Ranca Buaya, Desa Daru, Desa Ancol Pasir, Desa Taban, dan Desa Mekar Sari.

“Saat ini kita masih dalam pengecekan, dan kami masih melakukan pendataan terkait kerusakan yang dialami oleh warga, ada fasilitas juga kena dampak seperti stadion mini Jambe atapnya berhamburan, dan ada juga tower dukcapil kita roboh, ada juga tower bts swasta roboh,” kata Camat Jambe Heru Utari, Rabu 13 November 2019.

Heru jugamengungkapkan, total rumah terkena dampak ada 91 bangunan dengan klasifikasi roboh/rata dengan tanah 2, rusak berat 3, rusak sedang 50, selebihnya rusak ringan ada 36.

“Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa hanya saja ada korban dengan luka ringan karena terkena serpihan bangunan dan itu sudah mendapatkan perawatan dari puskesmas Jambe,” terangnya.

Heru menambahkan, semua korban akan mendapat bantuan sesuai dengan klasifikasi kerusakannya. Baik rusak ringan, rusak berat maupun rusak sedang.

Sementara itu, Mashudi selaku Kasubid Pengendalian Bantuan pada BPBD Kabupaten Tangerang, menjelaskan, pihak BPBD Kabupaten Tangerang terus berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Jambe terkait bencana puting beliung yang menimpa sebagian wilayah kecamatan tersebut pada Selasa sore kemarin.

“Untuk bantuan kepada korban, kami (BPBD) tadi pagi sudah melakukan pengirman bantuan berupa makanan jadi, dan siang ini kami sudah menyiapkan bantuan logistik untuk korban,” kata Mashudi.

Saat ini, kata dia, BPBD sedang melakukan pengecekan ke lapangan langsung terkait rumah/bangunan yang rusak. Selain itu juga sedang mengklasifikasikan rumah yang masuk rusak berat, sedang, dan ringan untuk data penerima bantuan.

“Untuk proses pencarian bantuan dana bisa memakan waktu hingga dua bulan, karena memang memerlukan proses yang panjang, seperti pengecekan, pengklasifikasian, hingga pembuatan SK penetapan bupati, terus berlanjut ke BPKAD untuk proses pencairan uangnya,” pungkasnya.

Banner IDwebhost

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Update