oleh

Forsamik: Hindari Penerima Manfaat “Yang Itu-itu Saja” Perlu Keterbukaan Informasi

LENSAPENA – Forum Usaha Mikro (Forsamik) meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang mendorong Dinas Koperasi dan UMKM untuk membuat sistem data base berbasis IT. Hal ini bertujuan untuk memudahkan para pelaku usaha mikro dalam mendapatkan informasi tentang jumlah penerima manfaat program dan fasilitasi yang dilakukan oleh dinas tersebut.

Ketua Forsamik, Suhendra menjelaskan bahwa dengan adanya data base berbasis IT ini, nantinya, masyarakat terutama pelaku usaha mikro bisa melihat siapa-siapa yang sudah menerima manfaat program atau fasilitasi dan siapa yang belum serta harus didorong untuk mendapatkan apa yang menjadi hak masyarakat tersebut. Selain itu juga untuk menghindari adanya penerima manfaat yang tidak merata, alias yang itu-itu saja.

“Untuk meningkatkan efektivitas berjalannya program pelatihan dan fasilitasi agar tepat sasaran, baik kepesertaan dan tercapainya output, salah satunya adalah penguatan data. Ini untuk menghindari masalah 4L, yaitu lu lagi lu lagi, dan kepesertaan asal-asalan,” ujar Suhendra saat berdialog dengan Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Kamis 14 November 2919.

Forsamik juga curhat soal peran Perda Nomor 4 Tahun 2016, Bab III Pasal 9 yang menyebutkan bahwa setiap badan usaha harus memiliki program kemitraan dan bina lingkungan dan wajib pelaksanaannya mengikut sertakan usaha mikro. Terkait hal ini juga, kata Hendra, Perda Nomor 4 Tahun 2016 belum terimplementasi secara maksimal.

“Kami berharap terjadi kemitraan antara badan usaha yang ada di Kabupaten Tangerang dengan pelaku usaha mikro. Dimana hasil produk usaha mikro, bisa masuk ke badan usaha tersebut,” katanya.

Soal kemitraan ini, Hendra meminta agar DPRD Kabupaten Tangerang, khususnya di Komisi II bisa melakukan intervensi dengan cara memberikan rekomendasi sesuai dengan amanat Perda No 4 Tahun 2016.

Dalam pertemuannya dengan Komisi II DPRD Kabupaten Tangerag tersebut, Hendra juga menyinggung soal permodalan bagi usaha mikro. Dia berharap, UPDB sebagai penyedia permodalan bagi usaha mikro bisa memfasilitasi kebutuhan permodalan dalam skala kecil, yaitu Rp10 juta ke bawah. Dengan demikian, kata dia, para pelaku usaha mikro ini bisa terhindar dari bangk keliling atau rentenir. Dan, sejauh ini, menurut pria yang akrab dipanggil Kancil tersebut, pinjaman yang ada melalui UPDB ini di kisaran Rp25 juta ke atas.

“Kami ingin dengan adanya UPDB untuk skala kecil, tidak ada lagi bank keliling di Kabupaten Tangerang,” ucapnya.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, AW Maulana, menjelaskan, terkait apa yang disampaikan oleh para pelaku usaha mikro yang tergabung dalam Forsamik ini, pihaknya akan mendorong ke pemerintah daerah. “Dewan siap untuk mengawal dan mendorongnya ke pemerintah daerah,” pungkasnya.

Banner IDwebhost

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Update