oleh

KSPI: Jangan Coba-coba DPR Bahas Omnibus Law di Tengah Pandemi Virus Corona

LENSAPENA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyayangkan sikap DPR RI yang membuka sidang paripurna. Seharusnya, DPR menghormati himbaun pemerintah untuk tidak berkumpul demi memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, buruh Indonesia meminta agar DPR RI tidak mengagendakan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja sebagai agenda pembahasan sidang paripurna.

“Bila DPR mengabaikan permintaan para buruh yang menolak Omnibus Law, buruh akan turun ke jalan untuk melakukan aksi besar-besaran menolak RUU Cipta Kerja. Kami tak peduli dengan adanya larangan unjuk rasa di tengah pandemi corona,” tegasnya di Jakarta, Senin 30 Maret 2020.

Said Iqbal kembali mengingatkan, jika di tengah pandemi ini, ada ancaman puluhan hingga ratusan buruh yang terputus hubungan kerja (PHK). Gelombang PHK tersebut dipicu empat berikut. Pertama, ketersediaan bahan baku di industri manufaktur yang mulai menipis. Khususnya bahan baku yang berasal dari impor, seperti dari negara China, dan negara-negara lain yang juga terpapar Corona.

Selanjutnya mengenai melemahnya rupiah terhadap dollar, menurunnya kunjungan wisatawan ke destinasi pariwisata, dan anjloknya harga minyak dan indeks saham gabungan.

Oleh karena itu, alih-alih membahas RUU Cipta Kerja, KSPI menyarankan agar DPR RI bersama-sama dengan pemerintah mendahulukan untuk mencari jalan keluar guna menurunkan tingkat pandemi corona. Termasuk mendesak pemerintah untuk menerapkan kebijakan meliburkan buruh.

“Selanjutnya, DPR RI dan pemerintah fokus mencari jalan berkenaan dengan adanya darurat PHK bagi para buruh. Misalnya dengan membuat kebijakan bahan baku impor dipermudah masuk, menstabilkan nilai tukar rupiah, menurunkan harga BBM dan gas industri di tengah anjloknya hargga minyak mentah dunia, dan pemberian insentif bagi industri yang terdampak,” tuturnya.

Jika Omnibus Law akan tetap dibahas ditengah penyebaran wabah virus corona, ia menegaskan buruh akan tetap melakukan aksi besar-besaran di setiap daerah.

“Bila Omnibus Law dipaksakan tetap dibahas, meskipun masih dalam situasi pandemi corona, buruh akan tetap melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran; serentak di berbagai daerah,” tegasnya.

Banner IDwebhost

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Update