oleh

Nelayan Tolak Operasi KIP Timah PT. JMP


Perwakilan Forum Persatuan Nelayan Pesisir (FPNP) Kabupaten Bangka Barat mendatangi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Distamben) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PERWAKILAN Forum Persatuan Nelayan Pesisir (FPNP) Kabupaten Bangka Barat mendatangi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Distamben) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis 5 Juli 2018.

Pertemuan ini terkait penolakan FPNP Bangka Barat terhadap operasi dua unit Kapal Isap Produksi (KIP) milik PT. Jelajah Marindo Persada (JMP) yang akan beroperasi di pesisir Laut Rambat dan sekitarnya.

Ketua FPNP, Asbaru alias Baba menyatakan bahwa rencana beroperasinya KIP milik PT. Jelajah Marindo Persada cacat procedural, karena tidak adanya sosialisasi ke masyarakat dan nelayan yang terdampak.

“Ini bertentangan dengan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, PP No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dan Temuan Panja (Panitia Kerja) Tentang Kapal Isap Produksi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” ujar Asbaru alias Baba.

Dikatakannya, 15 desa nelayan yang akan terdampak dari aktifitas KIP milik PT. JMP adalah Desa Rambat, Desa Air Nyatoh, Desa Air Limau, Desa Air Menduyung, Desa Kundi, Desa Bukit Terak, Desa Belo Laut, Desa Simpang Gong, Desa Mayang, Desa Pelangas, Desa Pangek, Desa Paradong, Desa Jebus, Desa Pebuar dan Desa Sungai Buluh.

Hatmoko

Banner IDwebhost

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Update