oleh

Ketua Dewan: Tes Uji Kompetensi Dasar Bakal Calon Kades, Jangan Main-main!

LENSAPENA – Tes Uji Kompetensi Dasar bakal calon Kepala Desa (Kades) yang akan mengikuti Pilkades serentak di Kabupaten Tangerang sudah digelar. Palaksanaan kegiatan ini diikuti oleh 660 bakal calon Kades dar 153 desa dan 28 kecamatan di wilayah kabupaten tersebut. Dalam Pilkades serentak ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang telah menyiapkan anggaran sebesar Rp22,1 miliar.

Kepala Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang, Ahdiyat Nuryasin, mengatakan bahwa uji kompetensi dasar ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa tersebut. Ia juga menilai, Uji Kompetensi Dasar bagi para calon Kepala Desa ini, sangat penting, yaitu sebagai upaya pembinaan dan memperkaya kompetensi para calon Kepala Desa sebelum nantinya menjabat sebagai Kepala Desa.

Baca juga: Kembangkan Sektor Wisata, Kabupaten Tangerang Perlu Belajar dari Daerah Lain

Menanggai hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail menilai, biaya sebesar Rp22,1 miliar tersebut bukanlah biaya yang kecil. Untuk itu, Kholid menekankan bahwa dalam tahapan Uji Kompetensi Dasar calon Kades bukan sekadar menggugurkan kewajiban untuk memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa. Namun benar-benar menjaring calon pimpinan pemerintah di tingkat desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan.

“Maka dari itu, jangan main-main pada proses uji kompetensi ini. Desa harus dipimpin oleh Kades yang berkualitas, sumber daya manusia yang terbaik, manajemen yang bagus. Sekali lagi, maka jangan main-main,” tegas Kholid Ismail, Rabu 9 Oktober 2019.

Baca juga: Gambar Jokowi di Tempo, Hasto Kristiyanto: Tidak Mengindahkan Etika dan Budaya

Kholid juga mengungkapkan, Kepala Desa adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat maupun daerah, yang nantinya diberikan fasilitas untuk membangun desa dengan Anggaran Dana Desa (ADD) yang cukup besar.

Untuk itu, kata Kholid, kualitas Kepala Desa harus juga dilihat dari aspek bagaimana ia mampu menjalankan tugas dan fungsi sebagai pemimpin desa, mengelola tata keuangan pemerintahan desa, serta transparansi kelola keuangan desa. Dari situlah, calon Kepala Desa harus memiliki SDM yang terbaik untuk mengelola desa.

Baca juga: Lebih dari 30 Tahun, Nasi Liwet Bu Widodo Masih Eksis

Kan, sekarang banyak Kades menganggap bahwa ADD itu milik pribadi. Masih banyak Kades yang tidak transparan. Ini masih butuh evaluasi serta monitoring dari pemerintah daerah. Karena, dana itu kan dimaksudkan untuk bagaimana agar perputaran ekonomi di desa itu bisa berjalan maksimal, ekonomi kerakyatan juga lebih baik, dan percepatan pelayanan masyarakat juga bisa lebih berkualitas. Kan, itu poin pentingnya,” tandas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Widi. H

Banner IDwebhost

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Update