oleh

KPK: Pemkab Tangerang Peringkat 3 Nasional dalam Korsupgah Korupsi

LENSAPENA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tempatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang dalam peringkat 3 Nasional sebagai daerah yang siap dalam rencana aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah). Sedangkan di level Provinsi Banten Kabupaten Tangerang berada di peringkat pertama.

Hal ini dikatakan oleh Tim Korsupgah KPK, Sugeng, saat melakukan Monitoring Centre for Prevention (MCP) Korsubgah KPK di ruang Rapat Wareng Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tangerang, Jumat 11 Oktober 2019.

Baca juga: Awas, Kelompok Anarko Tunggangi Aksi Mahasiswa Jelang Pelantikan Presiden!

Sugeng juga mengatakan, sektor yang dinilai untuk Kabupaten Tangerang, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah.

“Aksi ini memberikan standar kepada pemerintah daerah dalam membangun suatu kerangka kerja, agar memahami elemen-elemen risiko korupsi berdasarkan sektor, wilayah atau instansi yang rentan terhadap korupsi. Di mana pelaporannya melalui aplikasi MCP Korsupgah,” katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Maesyal Rasyid, mengatakan, Pemkab Tangerang mendukung sepenuhnya tim KPK melakukan evaluasi, sejauh mana program rencana aksi ini dilaksanakan. Program ini mendorong penyelenggaraan pemeritah daerah, yang lebih transparan dan akuntabel.

Baca juga: Otak Pelaku Perampokan Truk di Tol Tangerang-Merak Diringkus Polisi

“Ini wujud komitmen pemerintah memberantas korupsi secara terintegrasi. Secara pribadi, saya mengapresiasi Tim Korsupgah KPK yang telah melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kab. Tangerang,” ujar pria yang akrab dipanggil Rudy Maesal tersebut.

Ia juga berharap, OPD mendapat bimbingan dari Tim Korsupgah KPK. Hal ini agar terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Selain itu, Ia juga mendorong optimalisasi peran APIP dalam meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta evaluasi terhadap hasil pengawasan. Sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja.

Widi. H

Komentar

News Feed