oleh

Polemik Pilkades di Tangerang, Pelapor ke Ombudsman Bertambah 12

LENSAPENA – Geliat politik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 153 desa di Kabupaten Tangerang terus memanas. Dari dua laporan yang pernah disebutkan oleh Ombudsman RI Perwakilan Banten, kini bertambah menjadi 12 pelapor.

Ketua Ombudsman RI Perwakilan Banten, Bambang Poerwanto Sumo, mengungkapkan, pelapor yang pertama adalah terkait tidak lolosnya bakal calon Kades dalam proses administrasi. Terkait hal ini, Ombudsman juga sudah memanggil pihak kecamatan dan inspektorat. Dalam persoalan tersebut, pelapor dianggap berkasnya tidak lengkap, kurang pernyataan tidak pernah menjadi Kades selama 3 periode. Namun demikian, kata Bambang, ada beberapa catatan dan korektif soal prosedur dan proses administrasi tersebut.

Baca juga: Pagi Ini, Kualitas Udara Jakarta Tidak Sehat untuk Kelompok Tertentu

“Berdasarkan peraturan memang harus dilengkapi, kami sudah memanggil Sekcam dan inspektorat. Sudah clear penjelasannya, tapi ada saran-saran korektif terkait prosedur dan proses administrasi, seperti tanda bukti penyerahan berkas yang tidak diberikan dan pemberitahuan kekurangan berkas yang mepet dengan pleno penetapan yang lolos administrasi,” ungkap Bambang Poerwanto Sumo saat dihubungi, Jumat 18 Oktober 2019.

Ia juga mengatakan, laporan lain adalah terkait hasil nilai tes tertulis yang dianulir, masalah legalitas hari dan tanggal penandatanganan, serta pleno penetapan hasil tes yang lolos untuk proses berikutnya. Terkait hal ini, kata Bambang masih dalam proses penelaahan dan bedah kasus dari Tim Ombudsman.

Baca juga: Begini Cara ‘GOOX’ Melawan Sampah dari Produk Impor

Terkait soal Institut for Community Developmen (ICD) yang menjadi penyelenggara test tertulis kemampuan dasar bakal calon Kades, dan disebut menjadi salah satu pemicu kekisruhan dalam proses Pilkades di Kabupaten Tangerang tersebut, kata Bambang, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan memanggil lembaga tersebut.

“Tidak menutup kemungkinan para pihak terkait (ICD-red) akan dipanggil untuk memberikan keterangan,” katanya.

Keraguan masyarakat soal kompetensi dan legalitas ICD, lembaga penyelenggara tes kompetensi dasar bagi bakal calon Kades yang beralamat di Bandung tersebut, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang, Adiyat Nuryasin, melalui Bagian Infokom pada Dinas Kominfo meyakini bahwa lembaga tersebut profesional dan berkompeten di bidangnya.

Baca juga: Terkait Pilkades di Kabupaten Tangerang, Ombudsman Terima Dua Laporan

Sementara itu, Kasubag Rancangan Perundang-undangan (RPP) di Bagian Hukum Setda Kabupaten Tangerang, Desyanti, mengklaim bahwa tahapan pelaksanaan Pilkades di 153 desa itu sudah sesuai dengan aturan Permendagri No 112 tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 65 Tahun 2017 tentang pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati No. 79 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Tangerang No. 79 tahun 2014 tentang tata cara pemilihan, pemilihan antar waktu serta pemberhentian Kepala Desa.

Banner IDwebhost

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Update