oleh

Waduh, Pilkades Serentak Membara! Test Tertulis LPM ICD Disoal

Banner IDwebhost

LENSAPENA – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 153 desa pada 28 kecamatan di wilayah Kabupaten Tangerang mulai membara. Protes demi protes bermunculan. Sasarannya adalah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, yang dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD). Ketidak puasan itu, disampaikan melalui aksi unjukrasa, pengerahan massa.

Senin 14 Oktober 2019, ratusan massa dari beberapa wilayah kecamatan pun geruduk gedung DPRD Kabupaten Tangerang. Dalam orasinya mereka menilai bahwa tahapan Pilkades cacat hukum. Mereka mendesak DPMPD Kabupaten Tangerang sebagai pelaksana dan tim independent untuk transparan, serta dapat memberikan bukti otentik penyebab tereleminasinya para bakal calon Kades tersebut.

Baca juga: Viral Warga Tinggal di Gubuk Reot, Pemkab Tangerang Berjanji Bangunkan Rumah

Informasi yang berhasil dihimpun, meradangnya massa bakal calon Kades dan para pendukungnya ini adalah ketika mereka menerima hasil pengumuman usai menjalani Test Tertulis Kamampuan Dasar Bakal Calon Kades yang dinilai oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Institut for Community Developmen (ICD). Mereka dinyatakan tidak lolos untuk mengikuti tahapan Pilkades selanjutnya. Dari situlah, berbagai pertanyaan pun muncul. LPM ICD sebagai tim yang memberikan penilaian dalam test tertulis juga menjadi sorotan.

Salah satu bakal calon Kades yang tidak lolos dari Desa Patrasana, Kecamatan Kresek, Sairan Sunjana alias Abang Ilang, mengancam akan mengugat panitia Pilkades karena mencoret namanya dari daftar bakal calon Kades.

”Kami akan melakukan upaya hukum,” ujar Sairan kepada wartawan.

Baca juga: Mang Akol, Warga Jayanti: 13 Tahun Tinggal di Gubuk Bak Kandang Ayam

Pria yang mengaku pernah menjabat Kades pada periode 2007-2013 itu menilai keputusan panitia Pilkades itu tidak adil. Ia juga mengklaim bahwa berkas persyaratannya sudah dilengkapi.

”Saya merasa dizolimi oleh panitia. Saya menduga ada ketidaknetralan panitia Pilkades Desa Patrasana,” katanya.

Bakal calon Kades yang juga ikut protes karena tidak lolos untuk mengikuti tahapan Pilkades berikutnya adalah Amin, dari Desa Teluknaga, Kecamatan Teluknaga. Saat menggelar aksi di gedung dewan, Amin menilai bahwa Tes Tertulis Kemampuan Dasar Bakal Calon Kepala Desa banyak kejanggalan. Untuk itu, Ia meminta kepada DPRD Kabupaten Tangerang agar mendesak panitia Pilkades untuk menganulir hasil test tertulis yang dinlai oleh pihak LPM ICD tersebut.

Baca juga: Ada 3 Makhluk Penunggu Telaga Biru Cigaru?

Tidak hanya di gedung dewan, aksi penolakan terhadap hasil test tertulis oleh LPM ICD, Senin 14 Oktber 2019, juga digelar di Kantor Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangkalan, Kecamatan Teluknaga. Di sini, Koordinator aksi, Dawi Setiawan alias Ubay meminta agar Test Tertulis Kemampuan Dasar Bakal Calon Kades diulang kembali secara transparans. Ia juga mendesak agar pengundian nomor urut calon Kades tidak dilakukan sampai masyarakat berhenti melakukan unjukrasa, serta keadaan sudah tenang dan nyaman.

“Kami juga minta tes uji kompetensi calon kades diadakan lagi secara terbuka jujur dan adil. Panitia juga jangan lakukan tahapan Pilkades sebelum keadaan benar-benar kondusif, atau ditemukan titik terang,” ucap Ubay.

Baca juga: Kunai, Senjata Ninja Menyerupai Pisau Kecil dalam Film Naruto

Terkait hal ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lipkor mendesak agar Pemkab Tangerang transparan perihal penunjukan langsung tim seleksi Pilkades dari LPM ICD. Menurut Ketua LSM tersebut, Heri Heryanto, sesuai aturan pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini LPM ICD, Pemkab Tangerang yaitu DPMPD seharusnya melakukan perencanaan dengan matang. Selain itu juga harus tahu betul lembaga yang ditunjuk, baik terkait badan hukum lembaga tersebut, perizinannya maupun kantornya. Apalagi lembaga tersebut mendapatkan dana dari APBD Kabupaten Tangerang. Heri juga menyoroti soal adanya dugaan kejanggalan saat proses test tertulis. Kata Heri, peserta diperbolehkan untuk mencontek.

Menanggapi hal ini, Kepala DPMPD Kabupaten Tangerang, Adiyat Nuryasin menyampaikan bahwa berdasarkan hasil kajian, LPM ICD ini berkompeten dan memiliki latar belakang pendidikan pemerintahan dari perguruan tinggi.

Baca juga: Ananta Wahana: Perpres 63 Langkah Baik untuk Melestarikan Bahasa Indonesia

“Saya hanya membicarakan fakta yang benar, seperti itu. Tidak ada yang cacat hukum. Kami punya kewenangan, penunjukan Lembaga ICD ini atas rekomendasi Kesbangpol dan Notaris, dan di dalamnya memiliki kompetensi yang mumpuni. Yang bersangkutan juga Alumni IPDN. Jadi teruji profesionalitasnya. Dan lembaga independen ini pernah berkontribusi juga sebagai lembaga yang membantu pemekaran Tangerang Selatan,” tutur Adiyat Nuryasin kepada wartawan.

Ia juga mengatakan jika LPM ICD yang memiliki kapasitas, kompeten dan profesional.

“Verifikasi terkait lembaga independen ICD memiliki profile company yang bagus. Dan tahapan lanjutan Pilkades akan tetap berjalan,” pungkasnya.

Tim redaksi

Komentar

News Update