oleh

Pentingnya Pengawasan Tata Kelola Keuangan dalam Penanganan COVID-19

LENSAPENA | Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pentingnya tata kelola yang baik, khususnya dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Apalagi, anggaran khusus untuk penanganan pandemi dan dampaknya itu mencapai Rp677 triliun. Hal ini disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2020 melakui Video Conference, Senin 15 Juni 2020.

“Angka ini adalah jumlah yang sangat besar. Oleh sebab itu, tata kelola harus baik, sasaran harus tepat, prosedur harus sederhana dan tidak berbelit-belit, output dan outcomenya harus maksimal bagi seluruh rakyat,” kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan bahwa saat ini dunia menghadapi kondisi luar biasa sulit karena pandemi COVID-19. Sebanyak 215 negara mengalami darurat kesehatan dan harus menyelamatkan warganya dari wabah tersebut, termasuk Indonesia. Kondisi itu, sambung presiden, membutuhkan respons cepat dan tepat dari setiap negara.

“Demand terganggu, suplai terganggu, produksi juga bermasalah. Pertumbuhan ekonomi dunia terkoreksi amat tajam dan berjuang agar tidak masuk ke jurang resesi, di bidang kesehatan, negara harus mengendalikan COVID-19 agar tidak menyebaar lebih luas, yang sehat juga tertular, yang sakit kita rawat sampai sembuh,” katanya.

Sementara itu, di bidang sosial ekonomi, negara harus menjamin kebutuhan warga kurang mampu, warga yang terdampak COVID-19 sehingga tetap mendapatkan perlindungan dan bantuan sosial.

Pemerintah, sambung Jokowi, juga harus memastikan sektor informal, sektor UMKM mampu bertahan dan para pelaku usaha bisa tetap bergerak sehingga pemutusan hubungan kerja (PHK) masal bisa dihindari.

Sementara itu Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang akan selalu senantiasa mengikuti dan mematuhi peraturan yang menjadi pedoman pemerintah dalam penanganan dan percepatan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi saat ini.

“Akan selalu senantiasa mengikuti aturan dan pedoman yang ada dalam melakukan suatu kebijakan terkait penanganan COVID-19 maupun kebijakan lainnya,” Kata Zaki ketika mengikuti vicon dengan Jokowi di Ruang Rapat Cituis Lanta 5 gedung Bupati Tangerang.

Menurutnya, seluruh langkah terkait penanganan COVID-19 harus akuntabel prosedur, harus sederhana dan tidak berbelit-belit serta output dan outcome harus jelas.

“Maksimal kita harus bersama-sama mengawal agar manfaat kepada masyarakat betul-betul sampai, itu amanat dari Presiden,” tandasnya.

Muhammad Yusuf Ateh Kepala BPKP RI mengatakan, Rakornas ini dihadiri oleh 996 peserta dan disiarkan langsung melalui TVRI. Kegiatan ini juga mengadirkan beberapa narasumber seperti Menkoperekonomian, Mendagri, Menteri Keuangan, Menpolhukam, Ketua KPK, BPK RI, dan Polri.

Sejalan dengan tema tersebut penyelenggaraan rakornas ini bertujuan untuk membangun persepsi bersama diantara seluruh pihak yang terlibat dalam akuntabilitas keuangan daerah, khususnya terkait pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional

“Dengan demikian, diharapkan seluruh pihak dapat bergerak dengan harmonis mengawal akuntabilitas serta bersama-sama mendorong agar bangsa kita bisa melewati pandemi ini dengan baik, karena pemerintah telah mengalokasikan dana untuk penanganan COVID-19,” bebernya

Banner IDwebhost

Komentar

NEWS UPDATE