oleh

Waduh! Ada Oknum Pendamping PKH dan TKSK Dilaporkan Kejaksaan

LENSAPENA | Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga (KM), atau disebut sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) dalam program tersebut.

Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Namun ketika program ini dijalankan terdapat oknum-oknum yang berbuat curang untuk mengeruk keuntungan pribadi, tentu saja, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ini, akan mandek. Justru yang terjadai malah “yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin”.

Nah, bicara soal program PKH ini sendiri, di Kabupaten Tangerang ditemukan adanya dugaan kecurangan oleh sejumlah oknum pendamping PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Dugaan kecurangan ini diantaranya adalah pemotongan bansos, pengumpulan kartu dan buku tabungan, menerima gratifikasi dari suplayer, mengganti nomor PIN dan indikasi mendapatkan jatah per-kelompok penerima manfaat (KPM).

Terkait hal ini pula, Aliansi LSM Kabupaten Tangerang, yaitu LSM Gerhana dan LSM LIP2I melaporkan dugaan penyimpangan program bantuan sosial tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.

Ketua aliansi LSM Kabupaten Tangerang Gumay, mengungkapkan, pihak-pihak yang dilaporkan adalah sejumlah oknum pendamping PKH dan TKSK. Menurut Gumay, mereka tersebar di wilayah Kecamatan Balaraja, Tigaraksa, Jambe, Kosambi dan beberapa wilayah di Kabupaten Tangerang.

“Indikasi penyimpangan ini sangat merugikan masyarakat yakni para KPM. Apalagi saat ini banyak agen dan suplayer sembako sudah saling sikut-sikutan. Bahkan, di lapangan terjadi saling mengarahkan demi kepentingan pribadi,” ujar Gumay, Selasa 10 Juni 2020.

Ia juga mendesak agar kasus ini diusut tuntas dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Kasubsi Pidsus Kejari Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Hasbullah, membenarkan adanya laporan dari aliansi LSM tersebut. Menurutnya, kejaksaan saat ini sedang mempelajari laporan itu. Ia juga mengatakan, sebagai lembaga penegak hukum, kejaksaan akan selalu menerima setiap laporan terkait masalah yang berhubungan dengan hukum, baik itu dari masyarakat maupun LSM.

Banner IDwebhost

Komentar

NEWS UPDATE