oleh

2021 Perangkat Desa Diikutsertakan dalam Peserta BPJS Kesehatan

LENSAPENA | Mulai 2021 perangkat desa, yaitu Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun, akan diikutsertakan dalam jaminan Peserta BPJS Kesehatan.

“Dananya nantinya akan disetorkan langsung ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Alokasi Dana Desa (ADD), secara teknis. Jadi, mulai tahun 2021 ADD yang akan didistribusikan langsung ke desa oleh pemerintah pusat itu langsung dipotong untuk iuran BPJS Kades hingga perangkat-perangkatnya. Dan, itu sudah dan akan dilaksanakan pada tahun 2021,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, usai mengikuti rapat virtual dan sosialisasi Perpres 64 tahun 2020, dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BPJS terkait pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi perangkat desa, Rabu, 29 Juli 2020.

Ia juga mengungkan, berdasarkan Perpres 64 tahun 2020 terkait tentang Jaminan Kesehatan Nasional, ditegaskan bahwa pemerintah pusat akan bertanggung jawab terhadap masyarakat melalui program BPJS, hanya memang tahun 2021 pemerintah pusat meminta bantuan pemerintah daerah untuk bisa juga melanjutkan perhatiannya kepada masyarakatnya di bidang kesehatan.

“Yang sudah kita lakukan adalah ada program Jamkesda. Kita juga sudah menganggarkan untuk masyarakat yang belum tercover BPJS, kita masukan kepada Jamkesda, dan kita bisa tangani apabila ada masyarakat yang belum masuk ke BPJS,” kata pria yang akrab dipanggil Rudy Maesal tersebut.

Untuk diketahui, dalam repat online tersebut, Dirjend Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Mochamad Ardian Noervianto, mengungkapkan, pihaknya menyambut baik atas terlaksananya kegiatan soaialisasi Perpres 64 tahun 2020 tersebut. Karena dengan digelarnya kegiatan ini, pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dapat membentuk suatu kerjasama dengan tujuan terlaksananya pemberian jaminan kesehatan nasional di daerahnya masing-masing, yang tentunya dikelola oleh BPJS Kesehatan.

“Mudah-mudahan dengan jaminan BPJS Kesehatan dapat mendorong kinerja daerah dalam menjamin kesehatan masyarakat dengan sumber pendanaan yang berasal dari APBD,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kemal I. Santoso selaku Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan mengatakan, tujuan dari kegiatan tersebut adalah memberikan pemahaman yang intensif atas pelaksanaan aturan tersebut.

“Kita melihat bahwa pada pelaksanaannya diperlukan adalah pemahaman yang sama,” tandasnya.

Banner IDwebhost

Komentar

NEWS UPDATE