oleh

Tolak Penerbitan NO SPPT, Bapenda Dinilai Kurang Memahami UU No. 28 Tahun 2020

LENSAPENA | Penolakan penerbitan Nomor Obyek Pajak Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (NO SPPT) beberapa warga penggarap tanah negara oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) UPT Pajak Daerah Wilayah I Bapenda Kabupaten Tangerang menuai kritik. Dalam hal ini, pejabat UPT Pajak Daerah Wilayah I Bapenda Kabupaten Tangerang dinilai kurang memahami Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana, sebagai pejabat UPT harus dapat menggali potensi pemasukan daerah.

Diketahui, penolakan oleh pihak UPT Pajak Daerah Wilayah I Bapenda Kabupaten Tangerang ini muncuat ketika seorang pemohon, Indra, mengajukan penerbitan NO SPPT kepada UPTD PBB-P2 Tigaraksa. Pihak UPT menolak dengan alasan pemohon tidak dapat melampirkan alas hak atas Objek Pajak yang diajukan seperti SHM (Sertifikat Hak Milik), Akte Jual Beli (AJB), Girik, atau Akte lainnya.

“Pihak UPT PBB-P2 Tigaraksa menolak permohonan kita dengan alasan tidak ada Bukti Kepemilikan tanah atau sejenisnya. Kata mereka, penerbitan NOP SPPT harus berdasarkan bukti kepemilikan lahan,” ungkap Indra, Rabu 26 Agustus 2020.

Dilansir dari beberapa media online, Kepala UPT Pajak Daerah Wilayah I Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang, Dholly Oktafi Adhi, membenarkan bahwa sejumlah permohonan penerbitan NOP SPPT oleh warga penggarap di Tigaraksa tidak dikabulkan dengan alasan warga tidak dapat melampirkan bukti kepemilikan tanah.

“Permohonan warga tidak dapat kami kabulkan karena sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) kami, bukti kepemilikan tanah menjadi syarat untuk penerbitan SPPT,” kata Dholly Oktafi Adhi.

Menanggapi hal ini, Heru, salah seorang penggiat salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Tangerang menyebut, pejabat UPT Tigaraksa kurang memahami Undang Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Sebagai pejabat UPT seharusnya dapat menggali potensi pemasukan daerah, bukan malah mempersulit. Apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini, dimana pendapatan daerah berkurang drastis,” ujar Heru saat dikonformasi, Rabu 26 Agustus 2020.

Ia juga mengungkapkan, jika alas hak atas tanah atau bukti kepemilikan yang menjadi syarat atau dasar penerbitan SPPT, para pemohon itu sudah melampirkan SK Garapan yang diterbitkan oleh Kepala Desa setempat.

“SK Garapan yang dimiliki warga itu adalah alas haknya. Jadi begini, tanah yang dimohonkan SPPT-nya itu adalah tanah eks Hindelbou Culture Maschappj Hong Bio NV.05 dan berganti menjadi PT. Tigaraksa HGU No. 5. HGU ini tidak diperpanjang hingga tahun 1980, maka tanah secara otomatis menjadi Tanah Negara. Sejak itu, terbitlah SK Garapan dari Pemerintah Desa setempat. Ya itulah alas hak yang dimiliki warga,” paparnya.

Banner IDwebhost

Komentar

NEWS UPDATE