oleh

Rencana Normalisasi Embung Milik Pengembang, BPBD Disentil Warga

LENSAPENA | Rapat soal penanganan banjir di wilayah Kelurahan Sukamulya, tepatnya di Kompleks Perumahan Mediterania Residence dan Perumahan Mulya Asri I Kecamatan Cikupa pada awal September 2020 oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, menuai kritik dari warga. Pasalnya, banyak hal yang menjadi pertanyaan, yaitu beberapa point dari hasil notulen rapat yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, Tifna Purnama.

Beberapa point dalam notulen rapat tersebut adalah:

  • Tim Penanganan Banjir segera mengajukan surat permohonan bantuan pengerukan embung di Mediteranian Residence I sedalam 1,5 meter kepada Dinas Bina Marga dan SDA dengan tembusan ke Bupati Tangerang, Inspektorat Daaerah, BAPPEDA Kabupaten Tangerang, dan BPKAD Kabupaten Tangerang diketahui oleh lurah dan camat;
  • Pengawasan pelaksanaan pengerukan dilakukan oleh dinas terkait;
  • Tim Penanganan Banjir mendorong pengembang untuk segera menyerahkan prasarana dan sarana utilitas (PSU) Perumahan Mediterania Residence I. Apabila tidak dilaksanakan, maka Tim Penanganan Banjir segera membuat surat permohonan pengambilalihan prasarana dan sarana utilitas (PSU) oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang ke Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pemakaman Kabupaten Tangerang dengan tembusan ke Bupati Tangerang, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, dan BPKAD Kabupaten Tangerang;
  • Dinas Binamarga dan SDA segera menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Wirawan Susanto, salah seorang warga Mulya Asri I mengaku sangat mendukung program normalisasi untuk mencegah banjir di wilayahnya. Namun, kata dia, melakukan pengerukan atau normalisasi embung di Perumahan Mediterania Residence yang luasnya hanya sekitar 1000 meter persegi tersebut, bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan persoalan banjir di kawasan ini. Karena, dikeruk pun, tidak akan menyelesaikan masalah, pasalnya drainase di Kompleks Mulya Asri I yang letaknya berada di bawah Perumahan Mediterania Residence, yang saat ini menjadi tempat saluran pembuangan lupan air dari embung Perumahan Mediterania Residence cukup bagus. Menurutnya, persoalan berada di hilir.

“Kami tidak menolak, kami mendukung program normalisasi itu. Tapi yang menjadi persoalan, itu adalah pada hilir, bukan di hulu. Dikeruk pun kalau persoalan yang ada dihilir tidak diurai, itu percuma,” ujar Wirawan, Minggu 06 September 2020.

Terlebih, embung di Perumahan Mediterania Residence statusnya belum diserahkan kepada pemerintah daerah, dan untuk proses penyerahan sendiri membutuhkan waktu paling tidak satu tahun dan bisa lebih. Jadi, kalau memang BPBD tetap ingin melakukan normalisasi, lebih baik menyelesaikan persoalan yang di hilir; pertama, sudah jelas itu menjadi kewenangan pemerintah daerah, kedua titik persoalan ada di wilayah tersebut, yaitu di sekitar Sumur Wareng, agar terkoneksi dengan wilayah di hilirnya lagi. Untuk embung Perumahan Mediterania, biar diselesaikan saja oleh pihak pengembang perumahan tersebut.

Dikatakan pula, banjirnya Perumahan Mulya Asri I tersebut terjadi setelah ada pembangunan Perumahan Mediterania Residence yang tadinya adalah rawa yang diuruk menjadi perumahan. Setelah Perumahan Mediterania Residence berdiri, dan minimnya resapan air, itu yang menjadi salah satu penyebab banjir di kawasan itu.

“Kalau Perumahan Mediterania Residence itu luasnya ada sekitar sembilan hektar, tadinya bisa dikatakan itu sawah dalam gitu, dan menjadi resapan air. Setelah jadi perumahan, hanya tersisa embung yang luasnya sekitar 1000 meter persegi, yang menjadi satu-satunya resapan air di perumahan tersebut. Sehingga, dampaknya ke wilayah sekitarnya,” paparnya.

Wirawan hanya berharap, dalam persoalan ini pemerintah hadir, dan bisa mengurai persoalan tersebut secara adil, tidak subyektif, dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Karena, jika tidak diselesiakan, setiap kali datang musim penghujan, banjir akan selalu menghampiri warga di wilayah tersebut.

Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, Bambang Sapto, mengaku bahwa secara detail teknis sepenuhnya ada di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, sebagai koordinator Tim PRB (Pengurangan Risiko Bencana). Namun ketika dikonfirmasi lewat saluran WhatsApp, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, Tifna Purnama, belum memberikan tanggapan.

Banner IDwebhost

Komentar

NEWS UPDATE