oleh

Ketika Omnibus Law Menjadi “Gerbong Undang Undang” dan Dihadang Massa

OMNIBUS Law, tiba-tiba menjadi sangat heboh, viral di dunia maya dan dunia nyata. Ditambah, ketika aksi elemen buruh, mahasiswa ditambah pelajar STM turun ke jalan, rusuh dan bakar-bakaran: bentrok dengan aparat keamanan hingga ‘benjut-benjut’ dan babak belur, berdarah-darah. Ya, aksi menolak Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja yang disahkan para Anggota DPR RI di Senayan pada 05 Oktober 2020 malam.

Istilah Omnibus Law sendiri, di Indonesia, mulai terdengar di telinga sekitar setahun yang lalu, yaitu setelah pidato pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Oktober 2019 lalu.

Omnibus Law sebenarnya banyak kaitannya dalam bidang kerja pemerintah di bidang ekonomi. Namun yang paling sering jadi polemik adalah ketika membahas sektor ketenagakerjaan, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja. Ini pula yang menjadi penyebab aksi berujung bentrok antara massa dengan aparat keamanan pada 06 hingga 08 Oktober 2020 lalu. Entah apa pula yang membuat massa menjadi begitu beringas, mengeluarkan kata-kata kotor, dan seperti manusia yang tidak memiliki tata krama: kalimat binatang, alat kelamin keluar, muntah dari mulut mereka.

Satu dua orang memantik, yang lain terprovokasi. Door! Gas air mata aparat keamanan pun akhirnya tak kuat menahan. Masa berhamburan. Asap mengepul dan mengepung membaur massa. Batuk, sesak, dan mata perih tak bisa dielakkan. Aksi pun menjadi tambah beringas. Mobil aparat keamanan dibakar, halte-halte dirusak, fasilitas umum ikut ringsek, tempat-tempat usaha juga ikut jadi sasaran.

Miris! Lalu, ini salah siapa?

Omnibus Law!

Ya, dua kosa kata yang dijadikan sebagai pengepul undang-undang yang dinilai tumpang tindih itu belum bisa menjadi benang merah antara pemerintah sebagai pengelola negara dengan sebagian rakyat yang menolak gerbong besar regulasi yang digadang-gadang menjadi solusi dalam membenahi ekonomi, terutama di tengah masa pandemi ini.

Pemerintah kah yang salah? Belum tentu!
Atau, rakyatnya yang ngawur, belum tahu seperti apa isi undang undang yang disahkan kok tiba-tiba turun ke jalan? Belum tentu juga!
Atau, malah para wakil rakyat yang mengesahkan undang undang dalam gerbong besar itu? Ehem, tidak bisa juga asal menuduh!

Lalu, siapa?

Jawabnya adalah kesadaran! Ya, kesadaran kita dalam berdemokrasi masih sangat dangkal.

Ada cara-cara yang lebih cerdas dan elegan untuk menjegal Omnibus Law Undang Undang Cipta Lapangan Kerja jika itu dinilai tidak pro buruh, tidak pro rakyat, yaitu yudisial review atau peninjauan kembali lewat jalur Mahkamah Konstitusi (MK).

Tapi, bukan berarti pula demonstrasi atau unjuk rasa turun ke jalan itu salah. Menyuarakan pendapat di muka publik, itu dilindungi oleh undang undang. Tapi, ya harus tahu pokok permasalahannya, harus tahu tujuan dan jelas point-point yang akan disampaikan, jangan hanya ikut-ikutan lalu rusuh. Apalagi termakan hoax.

Dan, berdasarkan pemberitaan lensapena.id pada Jumat 09 Oktober 2020 kemarin, menuliskan salah seorang elit buruh di Tangerang yang ikut aksi turun ke jalan, itu belum tahu seperti apa isi undang undang yang disahkan oleh DPR RI pada 05 Oktober 2020 itu. Ketua elit buruh ini hanya baru menerima draf RUU sebelumnya.

Coba, ketua elit buruhnya saja belum tahu seperti apa isi undang undangnya, apalagi kalian yang hanya ikut-ikutan dan anarkis. Kasihan, kan? Kalian harus berurusan dengan hukum! Marilah berprasangka baik terhadap sesuatu yang belum terjadi.

Nah, kalau sudah rusuh, anarkis, jelas dong, om-om aparat keamanan yang diberikan tugas menjaga keamanan serta menjaga seluruh aset yang ada di sekitar aksi, akan bertindak tegas. Karena sudah melampaui batas-batas etika dalam berdemokrasi. Tujuan aksi dan unjuk rasa kan bukan untuk anarkis, merusak, atau berbuat onar, tapi untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat. Apalagi di tengah pandemi COVID-19, di mana kasus virus asal Wuhan-Tiongkok tersebut angkanya terus naik. Kita semua harus berhati-hati.

Jelas, elit serikat buruh punya kepentingan besar terhadap kaum pekerja. Sementara, buruh belum tentu itu. Mungkin, jika ditunjuk untuk memilih, buruh akan lebih bergantung kepada aturan dan regulasi dari pemerintah yang pro mereka ketimbang elit dan serikat buruh.

Penulis
Widi Hatmoko

Banner IDwebhost

Komentar

NEWS UPDATE