oleh

RPH Nalagati, Kabid Keswan dan Kesmavet: Belum Terdaftar di DPKP

LENSAPENA | Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang menyebut, rumah potong hewan (RPH) yang berlokasi di Kampung Nalagati, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang tidak terdaftar di DPKP.

Kabid Keswan dan Kesmavet DPKP Kabupaten Tangerang, Kustri Windayani, menegaskan, terkait hal itu, dalam waktu dekat pihak DPKP akan melakukan sidak ke RPH yang disinyalir sudah puluhan tahun beroperasi tersebut.

“Karena RPH menurut aturan harus ada persyaratan-persyaratan, harus terdaftar di Kami. Sacara izin juga harus sesuai dengan tata ruang dan sebagainya. Dan, sampai saat ini (RPH Nalagati-red) belum terdaftar, belum tercatat,” ujar Kustri Windayani ditemui di ruang kerjanya, Selasa 20 Oktober 2020.

“Nanti kita akan ke sana, dan kalau (pengelola RPH-red) masih ingin berusaha di bidang itu, kita akan menyarankan untuk pindah ke tempat yang lebih aman, sesuai dengan peruntukan,” kata Kustri menambahkan.

Karena menurut Kustri, untuk mendirikan sebuah RPH diantaranya adalah lokasi harus sesuai peruntukan tata ruang atau tidak di zona pemukiman padat penduduk. Dan, apabila lokasi RPH terletak di zona padat penduduk, menurut Kustri, dipastikan tidak akan dikeluarkan izinnya.

“Kalau mengurus izin (jika berada di zona padat penduduk-red) secara tata ruang tidak mungkin dikeluarkan,” tandasnya.

Selain itu, menurut Kustri, setiap RPH harus di bawah pengawasan DPKP, dalam hal ini di bidang Keswan dan Kesmavet, yang bertugas memeriksa kelayakan hewan yang akan dipotong, termasuk memeriksa sample daging sebelum didistribusikan.

Dan, tegas Kustri, jika mengacu pada Undang Undang No. 41 Tahun 2014 yaitu perubahan Undang Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, RPH tidak dibolehkan memotong hewan betina yang masih produktif.

Diberitakan sebelumnya, Kasi Pemantauan Kualitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang, Yulia Rahmayanti, mengatakan bahwa berdasarkan surat selembar dari Kelurahan Mekar Bakti, tempat pemotongan hewan tersebut adalau RPH Haji Pardi yang dikelola oleh anaknya, Yoyok Hendrika. Pada Senin 19 Oktober 2020, pengelola RPH tersebut telah memenuhi panggilan DLHK terkait tidak adanya dokumen lingkungan dari DLHK Kabupaten Tangerang.

Namun, kata Yuli, pengelola RPH tersebut datang hanya sebentar, dan hanya menunjukkan selembar surat keterangan dari kelurahan, itu pun baru ditanda tangani hari ini, Senin 19 Oktober 2020.

“Datang membawa surat keterangan dari kelurahan, yang lain belum ada. Dan, cuma sebentar, kita berikan arahan juga agar ke dinas tata ruang, untuk mengurus perizinan terlebih dahulu, apakah lokasinya bisa dijadikan untuk RPH,” tandasnya.

Banner IDwebhost

Komentar

NEWS UPDATE