oleh

Soal RPH di Wilayah Mekar Bakti, Lurah Sebut Baru Tahu dari Media

LENSAPENA | Kepala Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, H. Mansur, mengungkapkan, selama menjabat sebagai lurah di Mekar Bakti belum pernah mendapat laporan dari bawahannya soal adanya rumah potong hewan (RPH) di Kampung Nalagati kelirahan tersebut.

Hal ini disampaikan kepada petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang saat menemuinya usai melakukan ispeksi mendadak (sidak) ke rumah potong hewan di Kampung Nalagati, Kelurahan Mekar Bakti, Kamis 15 Oktober 2020.

“Selama ini tidak ada laporan ke saya soal adanya RPH, saya baru mengetahui beberapa hari terakhir ini dari temen-temen media masaa,” ujar H. Mansur.

Ia juga mengungkapkan bahwa selama ia menjabat sebagai lurah, dirinya belum pernah melihat berkas-berkas yang masuk terkait perizinan RPH. Bahkan izin lingkungan atau izin domisili pun tidak ditemukan terkait RPH tersebut.

“Saya belum pernah melihat ada yang mengurus perizinan terkait RPH. Baik itu izin lingkungan maupun izin domisili,” terangnya.

Salah seorang staf Kelurahan Mekar Bakti, Yanto menuturkan, dirinya memang mengetahui adanya RPH di Nalagati itu sejak puluhan tahun silam. Bahkan RPH ini sudah ada sejak Kelurahan Mekar Bakti belum terbentuk. Namun menurutnya, RPH yang ia sebut milik H. Pardi ini belum sebesar sekarang.

“Dua tahun lalu memang sempat ramai, infonya masyarakat juga mengeluhkan RPH ini karena mengganggu lingkungan. Namun itu selesai setelah dimediasi di tingkat RT,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) pada DLHK Kabupaten Tangerang, A. Septian, menegaskan, karena pada saat melakukan sidak pihaknya tidak bertemu dengan pemilik atau pengelola RPH tersebut, maka DLHK akan melayangkan pemanggilan pertama pada Senin pekan depan.

Jika terbukti melanggar, kata Septian, pemerintah daerah berhak menegur hingga memberikan sanksi. Apakah nantinya diminta untuk melengkapi berkas perizinan sesuai aturan yang berlaku, atau akan melakukan tindakan lain.

“Kita lihat dulu nanti apa hasil klarifikasi dari pemilik RPH. Apakah akan ditegur untuk melengkapi administrasi perizinan atau kita ambil kangkah tegas lainnya,” tandasnya.

Banner IDwebhost

Komentar

NEWS UPDATE