oleh

Tolak Omnibus Law UU CK: Ups! Elit Buruh Tangerang Ini Belum Tahu Isinya?

LENSAPENA | Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja telah disahkan oleh DPR RI pada 05 Oktober 2020 lalu. Ini ditolak oleh buruh dengan menggelar aksi unjuk rasa, yaitu mulai tanggal 06 hingga 08 Oktober 2020. Berbagai elemen buruh pun ikut turun ke jalan, termasuk mahasiswa bahkan pelajar SLTA hingga SLTP.

Aksi anarkis pun tak dapat terhindari: pembakaran, perusakan, hingga aksi lempar yang mengakibatkan luka, baik dari demonstran maupun aparat kepolisian yang mengamankan aksi yang sebelumnya berjalan damai tersebut.

Nah, di balik aksi penolakan yang begitu riuh dan ricuh tersebut, ternyata ada beberapa hal menarik tentang undang undang tersebut, yaitu banyak yang tidak tahu seperti apa isi dalam undang undang yang disahkah oleh wakil rakyat pada waktu malam tersebut.

Dikutip dari detik.com yang diunggah pada Kamis 08 Oktober 2020 pukil 13:33 WIB, yang berjudul “Fadli Zon Ngaku Tak Tahu Naskah yang Disahkan di Paripurna UU Ciptaker”, politisi Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan bahwa dirinya mengaku tidak tahu naskah apa yang disahkan di paripurna UU Cipta Kerja.

“Pada rapur 5 Oktober 2020, sebagai anggota DPR RI saya tidak terima naskah RUU. Biasanya dibagikan dan dicerna dulu,” kata Fadli Zon dalam cuitan yang dibagikannya kepada wartawan.

“Jadi tak tahu naskah apa yang disahkan,” sebut Fadli Zon menegaskan.

Dalam artikel tersebut, Fadli Zon juga berbicara soal jadwal rapat paripurna UU Cipta Kerja. Menurutnya, jadwal itu dimajukan amat mendadak.

“Belum lagi rapat paripurna sangat mendadak, hanya tahu 15 menit sebelum dimulai. Sampai sekarang pun belum terima naskah UU itu,” katanya.

Ketidak tahunan seperti apa isi undang undang itu pun dialami oleh salah seorang petinggi elit buruh di Kabupaten Tangerang, yaitu Ketua DPC SPSI’73, Imam Sukarsa.

“Pengesahannya aja tengah malam. Gimana kami sempat tahu isinya? Kalau memang isinya menguntungkan pekerja, kenapa pemerintah dengan segala kelengkapan alatnya enggak sosialisasikan ke daerah. Agar enggak terjadi gejolak,” kata Imam Sukarsa lewat WhatsApp, Jumat 09 Oktober 2020.

Imam juga menyebutkan bahwa dirinya hanya menerima draf awal ketika masih menjadi RUU.

“Yang kami terima draft awal. Jika yang disahkan adalah yang draft kami terima, ya pasti itu merugikan kami,” ucap Imam Sukarsa.

Menanggapi beredarnya beberapa artikel yang berisi tentang undang undang tersebut, dan dinyatakan hoax oleh pihak Kementrian Komunikasi dan Informatika, pria berperawakan tambun ini pun merkilah.

“Sekarang saya balik argumennya, kalau memang itu hoax, kenapa enggak sosialisasi tuntas ke akar rumput, kan ada perangkat. Disnaker di kota/kabupaten ada namanya LKS. Sampaikan dengan jelas. Bukan malah diam-diam, malam-malam disahkan,” katanya.

Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyampaikan tujuh sikap soal peristiwa yang perkembangan dan terjadi di lapangan terkait dengan penyampaian aspirasi tentang UU Cipta Kerja dalam berbagai bentuknya di sejumlah daerah, yaitu:

  1. Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk justru untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang semakin banyak, perlindungan terhadap buruh, penyederhanaan birokrasi, dan kemudahan berusaha, serta untuk melakukan pemberantasan korupsi dan pungli dan pencegahan tindak pidana korupsi lainnya
  2. Pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja sepanjang semua itu dilakukan dengan damai, menghormati hak-hak warga yang lain, dan tidak mengganggu ketertiban umum
  3. Pemerintah menyayangkan adanya aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh massa di tempat-tempat tertentu dengan merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas, dan juga menjarah. Tindakan itu jelas merupakan tindakan kriminil yang tidak dapat ditolerir dan harus dihentikan
  4. Tindakan merusak bangunan fasilitas umum dan serangan secara fisik terhadap aparat dan warga masyarakat merupakan tindakan yang tidak sensitif atas kondisi yang dialami oleh rakyat yang sedang berjuang melawan pandemi COVID-19 dan juga kondisi ekonomi yang sedang sulit
  5. Untuk itu demi ketertiban dan keamanan maka pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkis yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat
  6. Selain berdemonstrasi dengan tertib dan tidak melanggar hukum, ketidakpuasan atas undang-undang tersebut bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan konstitusi yaitu dengan menyalurkannya dalam proses pembuatan peraturan pemerintah, Perpres, Permed, Perkada sebagai delegasi perundang-undangan bahkan bisa diajukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi maupun uji formal ke Mahkamah Konstitusi
  7. Sekali lagi, pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal
Banner IDwebhost

Komentar

NEWS UPDATE