oleh

Ups! IPW Minta Polisi Larang Munas PBSI Digelar di JHL Hotel Serpong

LENSAPENA | Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW), Neta S Pane meminta agar pihak kepolisian melarang pelaksanaan Munas Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) di JHL Hotel, Serpong, Tangerang pada 5 hingga 8 November 2020.

Neta juga menyebut, meski pun Ketua Umum PBSI adalah mantan Menko Polhukam Wiranto, Polri harus mampu bersikap tegas. Alasan IPW karena Tangerang Banten adalah zona merah penyebaran COVID-19. Selain itu PSBB juha sudah diperpanjang hingga 19 November 2020.

Informasi yang didapat, panitia Munas PSBI tetap nekat akan menyelenggarakan acara tersebut, dan para peserta dari seluruh Indonesia sudah berdatangan ke tempat acara.

“Diprediksi peserta munas, dengan peninjau dan unsur pendukung lain yang hadir di acara Munas itu bisa mencapai 200 orang,” kata Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Rabu 4 November 2020

Menurut Neta, pihak kepolisian yang dalam hal ini Mabes Polri dan Polda Metro Jaya perlu bertindak tegas agar tidak memberi izin keramaian untuk acara munas itu. Jika panitianya tetap nekat, urai Neta, polisi harus membubarkannya dan menindak pihak hotel sebagai pemberi tempat acara.

Sebab Gubernur Banten Wahidin Halim, kemarin sudah memutuskan untuk meneruskan kembali penerapan PSBB selama satu bulan, hingga 19 November 2020. PSBB di wilayah Tangerang Raya ini diputuskan diperpanjang hingga 14 hari ke depan dari 3 November 2020. Keputusan itu diambil dengan pertimbangan bahwa Tangerang Raya kembali masuk zona merah penyebaran COVID-19.

“Data COVID-19 di Banten pada 2 November 2020, positif 9580, sembuh 7528, dan meninggal 271. Data 3 November 2020, positif 9654, sembuh 7578, dan meninggal 275,” terang Neta.

Neta menilai, jika Munas PBSI dibiarkan dimana ratusan orang dari berbagai daerah datang ke arena Munas dikhawatirkan angka COVID-19 di Tangerang Raya makin melonjak.

Selain itu, sambung Neta, akan sangat aneh jika Polri memberi izin keramaian pada Munas PBSI sementara ketentuannya selama PSBB tidak boleh ada kerumunan massa di tempat atau fasilitas umum.

Sejak PSBB, beber Neta, polisi memang melarang Perayaan 17 Agustusan, begitu juga perayaan Tahun Baru Islam tidak boleh pakai obor dan keliling kampung. Pesta hajatan kawinan dan sunatan juga diimbau agar ditunda.

“Sebab itu IPW mendesak Mabes Polri dan Polda Metro Jaya bersikap tegas melarang pelaksanaan Munas PBSI di Serpong Tangerang, meski organisasi itu dipimpin mantan Menko Polhukam Wiranto,” pungkasnya.

Banner IDwebhost

Komentar

NEWS UPDATE