oleh

Ananta Wahana: Daerah Perbatasan NKRI Jangan Ditelantarkan

LENSAPENA | Dalam Masa Sidang II Tahun 2020, Selasa 08 Desember 2020-2021, Komisi VI DPR-RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto.

Pada Raker kali ini, Anggota Komisi VI DPR RI dari Dapil Banten III, Ananta Wahana, memberikan catatan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan.

Masa Tenang Pilkada Cilegon, KPU dan Bawaslu Tertibkan APK

Ananta menyampaikan bahwa dalam kunjungan kerja ke Pontianak, Kalimantan Barat, pada pekan lalu, asosiasi pedagang perbatasan dari Entikong mengajak Anggota Komisi VI itu untuk bertemu langsung. Entikong adalah daerah perbatasan Kalbar yang berbatasan dengan Malaysia.

Sebagaimana dikatakan oleh Ananta, asosiasi pedagang perbatasan Entikong menyampaikan bahwa daerah perbatasan Kalbar itu sekarang seperti daerah tak terawat serta marak terjadi perdagangan ilegal. Di Entikong, rakyat sempat memperoleh semangat baru dengan dibangunnya daerah perbatasan Entikong oleh pemerintah, termasuk membangun pasar, infrastruktur jalan, dan sebagainya.

Sosialisasi 4 Pilar, Ananta Bagikan Pengalaman Saat Jadi Aktivis Hingga Politikus

Namun saat ini semangat tersebut seperti sirna karena daerah perbatasan Entikong yang telah dibangun Indonesia itu justru hanya digunakan untuk swa-foto alias selfie oleh warga Malaysia. Sementara itu, warga Entikong sendiri merasa justru tidak lagi diperhatikan atau ditinggalkan oleh pemerintah. Sebagai contoh, perdagangan rakyat di sana sepenuhnya hidup dari sisi Malaysia, justru bukan dari pemerintah Indonesia.

Ananta juga menegaskan, perjanjian kemitraan dengan negara-negara sahabat harus dimulai dari tata kelola perdagangan dalam negeri yang mumpuni, dan perhatian kepada warga negara kita terlebih dahulu, khususnya warga di daerah-daerah perbatasan terluar.

Kapolda Banten Pimpin Apel Pergeseran Pasukan untuk Pengamanan Pilkada

“Mereka, warga di daerah perbatasan terluar seperti Entikong jangan ditelantarkan dan merasa ditinggalkan,” kata Ananta.

Ananta melanjutkan, kesenjangan sosial dan ekonomi antara warga Entikong sisi NKRI dan warga di sisi Malaysia sangatlah kentara. Kalau mau menghitung konsekuensi sosial-politiknya, efek terjauhnya adalah warga di daerah-daerah tersebut bisa jatuh ke dalam separatisme.

“Sebabnya tidak lain karena merasa ditinggalkan oleh Indonesia,” tandasnya.

Serius “Nguri-uri” Budaya, Ananta Barikan Akte Pendirian untuk Kelompok Seni

Maka, lanjut Ananta, warga di sana meminta Menteri Perdagangan untuk bisa datang langsung melihat keadaan riil di Entikong. Apalagi, daerah-daerah perbatasan ini juga perlu ikut dihitung sebagai posisi strategis dalam perjanjian kemitraan dagang internasional.

Dalam agenda Raker ini, pemerintah bermaksud untuk meminta persetujuan Komisi VI DPR-RI dalam mengesahkan dan meratifikasi kesepakatan dagang antara Indonesia dengan beberapa negara sahabat. Pemerintah memerlukan persetujuan DPR tersebut agar perdagangan ekspor-impor Indonesia bersama negara-negara tetangga dapat segera dilakukan. Kesepakatan dagang internasional yang akan disahkan adalah Persetujuan Perdagangan Indonesia – Mozambique (Indonesia–Mozambique Preferential Trade Agreement / IM-PTA) dan ASEAN–Japan Comprehensive Economic Partnership (AJ-CEP).

Ini Pernyataan Jokowi Terhadap Menterinya yang Terlibat Korupsi

Sebagai informasi, dalam kedua kesepakatan perdagangan internasional itu, khususnya dengan Mozambique, Indonesia cukup diuntungkan, mengingat kesepakatan perdagangan tersebut memperbesar ekspor Indonesia ke Mozambique yang sudah surplus. Selain itu diatur juga mengenai potongan dan pembebasan tarif masuk bagi produk-produk Indonesia.

Menanggapi hal ini, dalam paparannya yang singkat tapi padat itu, Ananta menyampaikan bahwa kerja sama dagang baik bilateral, regional, maupun internasional merupakan keniscayaan bagi sebuah bangsa di Abad 21 ini.

Komitmen Beautifikasi Jalan Tol ASTRA Infra Hiasi Hari Bakti ke-75 PUPR

Ananta menegaskan, jika Indonesia mau menjadi raksasa ekonomi dunia yang disegani, maka Indonesia perlu bisa masuk secara ekspansif ke pasar di benua Afrika.

Senada dengan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Ananta menekankan agar Mozambique bisa menjadi pintu gerbang bagi Indonesia untuk masuk lebih luas ke Afrika.

Untuk siketahui, agenda Raker yang diadakan dalam masa tenang sehari menjelang Pilkada serentak 2020 itu, hampir seluruh anggota Komisi VI menghadiri rapat secara daring. Ruang rapat Komisi VI hanya diisi oleh Wakil Ketua Komisi VI, M. Haikal yang memimpin jalannya rapat, Evita Nursanty dari PDI Perjuangan dan Tommy Kurniawan dari PKB.

OTT Kemensos, PDI Perjuangan: Hormati Proses Hukum KPK

Dalam sesi pendalaman Tommy Kurniawan mengangkat permasalahan soal kesiapan serta peluang tenaga kerja Indonesia untuk masuk ke negara-negara ASEAN, Jepang, dan Mozambique.

Anggota Komisi VI Fraksi Kebangkitan Bangsa itu menekankan bahwa perlu ada perencanaan dan eksekusi yang matang serta terpadu dari pemerintah sehingga tenaga kerja Indonesia yang masuk ke negara-negara tersebut memang sungguh bermutu dan bisa bersaing, seperti misalnya tenaga medis.

Top Markotop! 46 Perwira Tinggi Polri Naik Pangkat

Menanggapi pernyataan Ananta soal wilayah perbatasan, Entikong, Menteri Perdaganan Agus Suparmanto pun menanggapi masukan dari Komisi VI tersebut. Pemerintah sangat berterima kasih kepada Anggota Komisi VI Ananta Wahana atas masukan yang sangat penting tersebut .

Mendag menyampaikan bahwa optimalisasi dan pemberdayaan perdagangan rakyat di daerah-daerah perbatasan memang sedang akan dikerjakan sebagai prioritas pemerintah dalam waktu segera. Mendag juga menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti masukan dari Komisi VI tersebut di lapangan.

Banner IDwebhost

Komentar

NEWS UPDATE