oleh

Diskusi Kebangsaan: Pemerintah Harus Hadir untuk Semua Agama

LENSAPENA | Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Nasional (AMAN) Indonesia menggelar diskusi kebangsaan dengan tema “Pancasila Sebagai Dasar Penjabaran Toleransi Indonesia”. Kegiatan digelar di ruang diskusi Domu Coffee, Jakarta Timur pada Jumat 11 Desember 2020.

BACA JUGA: Seorang Pemuda Pencari Cacing Tenggelam di Kali Ciliwung

Hadir sebagai pembicara Ginka Febriyanti Ginting selaku Kordinator Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Nasional Indonesia dan Tubagus sebagai Ketua Pelaksana yang juga aktivis Jakarta.

Dalam Grand Opening Safari Pancasila, Ginka FBR Ginting, mengatakan, hingga hari ini banyak ditemukan kasus atau perbuatan, tindakan-tindakan maupun sikap intoleransi antar masyarakat.

BACA JUGA: Nah Loh! Sindikat Penipuan Palawija Dicokok Polresta Tangerang

“Toleransi hari ini kita harus mengetahui toleransi bukan hanya tentang agama tapi juga ada meliputi meadilan, kebijakan, dan perdamaian,” tegas Ginka.

Dalam persaingan pekerjaan, kedudukan jabatan atau kekuasaan, menurut Ginka, juga harus adil.

“Kita tidak boleh melihat dari satu sisi, contohnya agama dalam persaingan pekerjaan, kedudukan jabatan ataupun kekuasaan,” tambah Ginka.

BACA JUGA: Inilah Kelebihan Jika Anda Memiliki Rumah Tipe Minimalis

Tubagus sebagai Ketua Pelaksana yang juga aktivis Jakarta juga mengatakan, dalam melihat segala sesuatu harus obyektif. Terlebih jika menemukan kasus atau permasalahan terkait dengan perbedaan atau intoleransi terhadap seseorang atau kelompok.

“Sekarang sudah bukan satu dua permasalahan lagi terkait dengan agama atau perbedaan keyakinan yang sering menjadi permasalahan di dunia termasuk di Indonesia,” kata TB akrab disapa.

Terkait persoalan semacam ini, kata TB, pemerintah harus menjadi penengah, tidak boleh menutup mata dengan permasalahan tersebut.

BACA JUGA: Bareskrim Rampungkan Berkas Petinggi KAMI Terkait Demo Tolak Omnibus Law

TB juga menjelaskan pemerintah harus hadir menjadi solusi, yang tentu saja menegakkan mekanisme kemanusiaan dan keagamaan sesuai dengan regulasi peraturan yang ada.

“Yang jelas, pemerintah harus menegakkan hukum, dan kami harap pemerintah hadir untuk semua agama. Tidak hanya yang mayoritas, tetapi semua dilindungi,” tutup TB.

Banner IDwebhost

Komentar

NEWS UPDATE