oleh

Gakkumdu Temukan 3.800 Pelanggaran Pilkada, 112 Naik Penyidikan

LENSAPENA | Berdasarkan laporan Ketua Sentra Gakkumdu, Ratna Dewi, sejak bergulirnya tahapan Pilkada, data per-30 November 2020 Sentra Gakkumdu menemukan 3.800 kasus dugaan pelanggaran atau tindak pidana dalam Pemilu, kesemuanya telah diproses.

Buru Kelompok MIT, Kapolri Perintahkan Kapolda Sulteng Berkantor di Poso

Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Kantor Bawaslu dalam rangka persiapan akhir pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020, Kamis 04 Desember 2020.

“112 kasus sudah sampai penyidikan. Yang paling tinggi pasal 188 dan 171, yaitu perbuatan menguntungkan dan merugikan pasangan calon. Untuk 5 provinsi tertinggi, yang sudah penyidikan Sulsel, Maluku Utara, Papua dan Bengkulu,” Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono yang hadir dalam Rakernas persiapan akhir Pilkada.

Puluhan Pelanggar Prokes Disanksi Sosial dan Hukuman “Push Up”

Argo juga menjelaskan, ada beberapa point pembahasan yang menjadi fokus Polri-Bawaslu dan Kejaksaan yang dalam hal ini tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

“Seperti yang disampaikan tadi oleh ketua Bawaslu yakni pada tahapan pemungutan suara antisipasi hoaks, ujaran kebencian dan mengoptimalkan kerja Sentra Gakkumdu dalam sisa tahapan kampanye dan pemungutan suara,” katanya.

Top Markotop! Warga Kompleks Mekar Asri II Bakal Punya Taman Cerdas

Dikatakan pula, dalam rapat tersebut, Kabareskrim Polri, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa Polri akan melakukan antisipasi adanya tindak pidana saat tahapan masa tenang hingga penghitungan suara.

Disamping itu, pemulihan ekonomi nasional dan penanggulangan COVID-19 di saat pelaksanaan Pilkada serentak ini tetap harus berjalan, dan Polri akan melaksanakanya dengan maksimal.

“Tadi Kabareskrim menekankan mengenai kotak suara dan alat lainnya harus tepat waktu dan terjaga dari hal yang tidak diinginkan,” tandas Argo.

Banner IDwebhost

Komentar

NEWS UPDATE