oleh

Komisi VI DPR: Cegah Melebarnya Kesenjangan Sosial di Masa Pandemi!

LENSAPENA | Dalam rangka pemulihan dan perencanaan pembangunan pada 2021, Komisi VI DPR-RI mengadakan kunjungan kerja masa reses di akhir masa sidang 2020–2021. Kegiatan berlangsung muli 13 hingga 15 Desember, dan dipusatkan di Kota Batam, Kepulauan Riau.

BACA JUGA: Rekonstruksi Penyerangan Laskar FPI, Ada 4 TKP dengan 58 Adegan

Dalam waktu yang singkat itu, Komisi VI DPR secara maraton mengadakan rapat bersama 8 mitra kerjanya, yaitu Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, BKPM, BP Batam, PT PELINDO I, PT Pengusahaan Daerah Industri Batam (PERSERO BATAM), PT PGN, dan Perum Bulog. Rapat digelar di Lantai 3 Balairungsari, Gedung BP Batam, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Rapat dipimpin oleh salah satu pimpinan Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima. Ikut serta dalam kunjungan kerja masa reses ini adalah beberapa anggota Komisi VI dari PDI Perjuangan, seperti Dedi Yevry Sitorus, Sonny Danaparamita, dan ST. Ananta Wahana.

BACA JUGA: KH. Marzuqi M.Ag: Aparat Jangan Takut untuk Melakukan Penegakan Hukum

Mitra-mitra kerja Komisi VI yang hadir pada pokoknya menyampaikan laporan kinerja selama 2020, laporan anggaran, dan rencana program kerja prioritas di 2021. Termasuk di dalam rencana program kerja prioritas itu adalah target investasi dan pelebaran industri di Batam, pembangunan sarana infrastruktur seperti pelabuhan dan kawasan ekonomi khusus (KEK), peningkatan ekspor via Batam, serta pemasangan jalur langsung pipa gas ke rumah-rumah penduduk beserta kawasan industri.

Untuk diketahui, rilis resmi dari pemerintah termasuk BPS, BKPM dan BP Batam memperlihatkan bahwa target investasi di Batam berhasil melampaui target dan tidak mengalami penurunan selama masa pandemi. Ini juga berarti di kuartal I 2021, baik di Batam maupun secara nasional, pertumbuhan ekonomi dapat berangsur-angsur membaik.

BACA JUGA: Kenali Gejala Vitiligo dan Bagaimana Pengobatannya

Apalagi dengan posisinya yang strategis sebagai sentra investasi dan industri memiliki banyak kawasan ekonomi khusus, Batam dapat menjadi daya tarik bagi para investor mancanegara.

Dalam rapat kunjungan kerja masa reses ini Komisi VI DPR mengajukan banyak pertimbangan, masukan, dan pertanyaan kepada 8 instansi yang hadir. Salah satunya datang dari Anggota Komisi VI Ananta Wahana.

Anggota DPR dari Dapil Banten III itu, menjelang akhir sesi pendalaman mempertanyakan soal realisasi investasi sampai akhir 2020 ini, khususnya di Batam. Ia juga menyoroti soal pentingnya mencegah melebarnya kesenjangan sosial di masyarakat di tengag masa pandemi.

Terkait data yang menyatakan bahwa investasi dan industri di Batam tidak turun selama 9 bulan lebih masa pandemi ini, bahkan ada 1.320 investasi yang masuk ke Batam dan bisa membuka sekitar 170 ribu lapangan pekerjaan, menurut Ananta, adalah hal yang sangatlah menggembirakan dan harus diapresiasi.

BACA JUGA: Soto Goceng di Tigaraksa Jadi “Ampiran” Goweser Berburu Sarapan

Pun demikian Ananta mempersoalkan bahwa terlepas dari besaran investasi itu, secara nasional kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat tetap melebar. Antara lain adalah akibat PHK, berkurang bahkan berhentinya pendapatan warga akibat efek pandemi, dan belum pulihnya industri padat karya.

Ananta menyebutkan bahwa investasi dan industri harus diarahkan untuk memperkecil jurang kesenjangan sosial ekonomi.

“Di Batam saja, sangat terlihat kesenjangan sosial ekonomi antara warga masyarakat dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda,” kata Ananta Wahana.

Oleh karena itu, lenjut Ananta, percepatan investasi dan pembangunan kawasan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing instansi.

BACA JUGA: Inilah Kelebihan Jika Anda Memiliki Rumah Tipe Minimalis

“Laporan terakhir dari salah satu universitas nasional yang menyebutkan bahwa pembangunan pelabuhan Batu Ampar tertunda akibat jalur pipa gas bawah laut yang semrawut. Ini merupakan dampak dari kurangnya komunikasi dan koordinasi antar instansi,” bebernya.

Sebagai informasi, pemerintah Kota Batam belum dapat menyetujui rencana PT Gas Nasional (PGN) untuk membuat jaringan pipa bawah tanah langsung ke rumah-rumah warga. Hal ini karena belum adanya kesepahaman antara pihak pemerintah daerah dan perusahaan BUMN tersebut.


BACA JUGA: Nah Loh! Sindikat Penipuan Palawija Dicokok Polresta Tangerang

Banner IDwebhost

Komentar

NEWS UPDATE