oleh

Awas! PPKM untuk Mencegah COVID-19 Jangan ‘Memble’

LENSAPENA | Kasus COVID-19 di Kabupaten Tangerang kembali menyeruak. Untuk melakukan pencegahan penyebaran virus asal Kota Wuhan-Tiongkok ini, langkah yang saat ini ditempuh adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hampir mirip-mirip dengan PSBB, hanya saja PPKM ini lebih diperketat.

BACA JUGA: KP Pelatuk Serahkan 53 Properti dan 14 Bagian Tubuh Korban

Berdasarkan release yang diterima lensapena.id dari IKP Diskominfo Kabupaten Tangerang, Senin 11 Januari 2021, Gubernur Banten, Wahidin Halim memimpin rapat terbatas terkait lonjakan pasien COVID-19 di Tangerang, tidak hanya kabupaten tapi juga dua kota yang dilahirkan dari rahim daerah berjuluk Kota Seribu Pabrik tersebut, yaitu Kota Tangerang dan Kota Tangsel.

Berdasarkan Intruksi Gubernur Banten yang ditandatangani oleh Wahidin Halim, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini dimulai sejak 11 hingga 25 Januari 2021.

Dalam rapat tersebut, gubernur menyebut penyebaran COVID-19 di tiga wilayahnya itu, kian hari semakin massif, yaitu sejak libur panjang Natal dan Tahun Baru.

BACA JUGA: Akhirnya, MUI Menerbitkan Fatwa untuk Vaksin Sinovac

“Kami menggelar rapat untuk membahas mengenai evaluasi dan pengendalian COVID-19 di Banten, khususnya di wilayah Tangerang Raya. Karena angka kasus COVID-19 di Tangerang Raya kian meninggi, dan menyebabkan sejumlah wilayah tersebut menjadi zona merah,” kata gubernur.

Dari situlah, menurut gubernur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tiga daerah tersebut menjadi penting.

Dalam kesempatan ini, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, menyebut, kalau PPKM di Kabupaten Tangerang sama dengan PSBB sebelumnya, menjelang libur panjang Natal Tahun Baru lalu pihaknya sudah mengeluarkan edaran pelarangan kegiatan maupun pembatasan masyarakat.

BACA JUGA: KN SAR Basudewa Evakuasi Body Part Pesawat Sriwijaya SJ182

“Kalau aturan intinya kita masih sama dengan PSBB kemarin, tapi ini lebih diperketat lagi mengikuti Intruksi dari Kemendagri untuk membatasi kegiatan masyarakat,” ujar Zaki.

Zaki juga mengimbau agar masyarakat benar-benar membatasi kegiatan yang mengundang keramaian agar penyebaran COVID-19 tidak semakin bertambah. Ia juga meminta masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku dan tidak menyepelekan pandemi COVID-19.

Menanggapi hal ini, pemerhati sosial di Kabupaten Tangerang, Saepul menyebut jika sistem serta aturan tidak dijalankan dengan benar, atau hanya dilaksanakan setengah hati, akan sia-sia serta buang-buang anggaran dan energi. Terlebih, kata pria yang akrab dipanggil Ipung tersebut, anggaran penanganan virus ‘paling bedebah’ zaman terkini tersebut, tidak lah sedikit.

Ipung juga melihat, pelaksanaan PSBB di Kabupaten Tangerang sebelumnya, tidak maksimal.

BACA JUGA: Di Panongan, Seorang Pria Tewas Bersimbah Darah di Teras Kontrakan

“Kalau pemerintah seperti ini terus, tidak tegas dan serius, saya yakin akan tumbang semua dibunuh monster COVID-19,” kata Ipung.

Terkait protokol kesehetan, Ipung menyoroti soal banyaknya ASN yang dinilai cuek dan tidak loyal dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Dan yang paling ngenes ASN-nya, yang merupakan bagian dari pemerintah terkesan cuek dan tidak ada rasa loyalitas kalau dia itu bagian dari pemerintah yang seharusnya ikut andil, paling tidak memberikan imbauan atau edukasi di lingkungan dia tinggal, atau lewat Facebook, WhatsApp dan IG, atau medsos lain pribadinya,” bebernya.

Ipun juga menyebut, pemerintah bersama stakehoulser-nya jangan nunggu disentil atau dikeritik dulu baru mau bekerja. Ia mencontohkan soal kinerja Sat Pol PP yang terkesan hanya bergerak setelah ramai pemberitaan, seperti di tempat hiburan dan lain sebagainya.

“Jangan harus menunggu disentil, kasihan rakyat dengan kondisi seperti ini,” tandasnya.

Dan, hukuman denda terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan pun, menurut Ipung, bukan solusi, terlebih jika aparatur penegak aturannya juga masih melanggar, tebang pilih, dan melakukan tindakan hanya berdasarkan ‘riques’. Menurutnya, itu hanya meng-eksploitasi masyarakat yang sedang dalam kesulitan ekonomi.

BACA JUGA: KRI Cucut Evakuasi Turbin Pesawat Sriwijaya SJ182

“Udah anggaran besar tapi rakyat masih aja dieksploitasi dengan razia denda, rapid tes dan sweb bayar mahal, udah nyawanya terancam sama monster corona. Anggaran ratusan milyar harusnya untuk melindungi malah rakyat makin terancam,” pungksnya.

Ipung juga mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tangerang bahwa PPKM harus dilaksanakan dengan serius, tegas dan tepat sasaran. Jangan sampai PSBB loyo PPKM-nya juga ‘memble’.

Banner IDwebhost

Komentar

NEWS UPDATE