oleh

Ilham Bintang: Kedudukan Konstitusi Lebih Tinggi dari Maklumat Kapolri

LENSAPENA | Maklumat Kapolri yang sedang diperbincangan komunitas pers nasional dapat mengamputasi demokrasi. Tidak hanya membahayakan kehidupan pers, namun juga mengabaikan hak masyarakat yang dilindungi konstitusi.

BACA JUGA: Maklumat Kapolri Mak/1/I/2021, JMSI: Bertentangan dengan Prinsip Demokrasi

Tokoh pers nasional yang juga Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Ilham Bintang mengatakan, secara legalistik formal, Konstitusi jauh lebih tinggi derajatnya dibandingkan Maklumat Kapolri.

Maklumat Kapolri Mak 1/I/2021 yang ditandatangani Kapolri Jenderal Idham Aziz, Jumat 01 Januari 2021, melarang masyarakat mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait  FPI.

BACA JUGA: Kapolri Terbitkan Maklumat Larangan Kegiatan dan Atribut FPI

Berbagai organisasi pers seperti Dewan Pers, PWI, AJI, IJTI, AMSI dan JMSI telah menyampaikan keberatan terhadap Maklumat Kapolri itu.

“Masyarakat Pers tidak boleh hanya terganggu hanya pada waktu kebebasannya terganggu, tetapi juga mestinya menyuarakan juga perlindungan hak konstitusi kelompok masyarakat lain,” ujar Ilham Bintang lagi.

BACA JUGA: Penjelasan Polisi Soal Penetapan Gisel dan Nobu Tersangka

Ilham Bintang kemudian mengingatkan perusahaan media siber yang tergabung dalam berbagai organisasi seperi AMSI dan JMSI untuk melaksanakan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan negara, sesuai fungsi kemitraan yang dikembangkan selama ini.

“Jangan ada keraguan sedikit pun untuk melakukan investigasi terhadap suatu peristiwa demi kepentingan publik. Khususnya terkait keputusan pembubaran FPI,” ujar pemilik Cek N Ricek ini.

BACA JUGA: Komnas Perempuan: Gisel dan Nobu Korban, Harus Dilindungi oleh Hukum

Di sisi lain, Ilham Bintang juga mengkritisi istilah “diskresi kepolisian” yang juga digunakan di dalam maklumat itu.

Istilah ini memiliki kelemahan karena diskresi adalah pengambilan keputusan berdasarkan penilaian subyektif.

“Padahal dalam konteks penegakan hukum , keputusan bersalah atau tidak, harus berdasarkan keputusan pengadilan. Selama belum menjadi keputusan pengadilan, maka berlaku azas praduga tidak bersalah,” demikian Ilham Bintang.

Banner IDwebhost

Komentar

NEWS UPDATE