oleh

Komunitas Pers Minta Pasal 2d Maklumat Kapolri Segera Dicabut

LENSAPENA | Maklumat Kapolri Nomor: Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI), yang ditandatangani 1 Januari 2021, menuai kritik komunitas pers di Indonesia.

Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, mengungkapkan, isi dari poin 2 (d) Maklumat Kapolri yang ditanda tangani pada Jumat 01 Januari 2021 bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dianut Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta hak masyarakat dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi seperti yang diatur di dalam Pasal 28F UUD 1945.

BACA JUGA: Kelompok Prioritas Penerima Vaksin COVID-19 Di-SMS Blast dari Kemenkes

Menurutnya, UUD 1945 telah menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, juga hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran komunikasi yang tersedia.

“Walaupun Maklumat Kapolri tidak secara tegas menyatakan melarang kegiatan pers terkait FPI, namun pada praktiknya Maklumat Kapolri dapat digunakan untuk memberangus karya jurnalistik yang selain dilindungi Pasal 28F UUD 1945 juga dilindungi UU 40/1999 tentang Pers,” ujar Teguh Santosa.

Atal S. Depari, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, juga angkat bicara, menurutnya, ada empat hal yang disampaikan dalam maklumat itu, yang salah satunya tak sejalan dengan semangat demokrasi yang menghormati kebebasan memperoleh informasi, bahkan juga bisa mengancam jurnalis dan media yang tugas utamanya adalah mencari informasi dan menyebarluaskannya kepada publik.

BACA JUGA: Tak Patuhi Prokes, Polisi Tutup Obyek Wisata Bukit Warawungi

“Salah satu isi maklumatnya, tepatnya di Pasal 2d, yang isinya menyatakan bahwa masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial,” ungkap Atal S. Depari

Menyikapi Maklumat di pasal 2d tersebut, komunitas pers, yang di dalamnya adalah Atal S. Depari, Abdul Manan selaku Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Hendriana Yadi Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Hendra Eka Sekjen Pewarta Foto Indonesia (PFI), Kemal E. Gani Ketua Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred), dan Wenseslaus Manggut sebagai Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), menyatakan sikap:

BACA JUGA: Ilham Bintang: Kedudukan Konstitusi Lebih Tinggi dari Maklumat Kapolri

  1. Maklumat Kapolri dalam Pasal 2d itu berlebihan dan tidak sejalan dengan semangat kita sebagai negara demokrasi yang menghargai hak masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Soal ini tertuang jelas dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
  2. Maklumat ini mengancam tugas jurnalis dan media, yang karena profesinya melakukan fungsi mencari dan menyebarkan informasi kepada publik, termasuk soal FPI. Hak wartawan untuk mencari informasi itu diatur dalam Pasal 4 Undang Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang isinya menyatakan, “(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. “Isi maklumat itu, yang akan memproses siapa saja yang menyebarkan informasi tentang FPI, juga bisa dikategorikan sebagai “pelarangan penyiaran”, yang itu bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 Undang Undang Pers.
  3. Mendesak Kapolri mencabut pasal 2d dari Maklumat itu karena mengandung ketentuan yang tak sejalan dengan prinsip negara demokrasi, tak senafas dengan UUD 1945 dan bertentangan dengan Undang Undang Pers.
  4. Mengimbau pers nasional untuk terus memberitakan pelbagai hal yang menyangkut kepentingan publik seperti yang sudah diamanatkan oleh Undang Undang Pers.

BACA JUGA: Maklumat Kapolri Mak/1/I/2021, JMSI: Bertentangan Prinsip Demokrasi

Diketahui, Polri beralasan, maklumat ini untuk memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat pasca dikeluarkan keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.

Kegiatan FPI dilarang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: 220- 4780 Tahun 2020; M.HH 14.HH.05.05 Tahun 2020; 690 Tahun 2020; 264 Tahun 2020; KB/3/XII/2020; 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Banner IDwebhost

Komentar

NEWS UPDATE