oleh

Lemkapi Sebut Maklumat Kapolri Tidak Menyasar Karya Jurnalistik

LENSAPENA | Maklumat Kapolri Nomor: Mak/1/I/2021 yang ditandatangani 1 Januari 2021, menuai kritik komunitas pers di Indonesia, terutama pada salah satu isi maklumatnya, yaitu pada Pasal 2d. Pasal ini menyatakan bahwa masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial

Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, menilai, isi dari poin 2 (d) Maklumat Kapolri tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dianut Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta hak masyarakat dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi seperti yang diatur di dalam Pasal 28F UUD 1945.

BACA JUGA: Komunitas Pers Minta Pasal 2d Maklumat Kapolri Segera Dicabut

Hal senada juga diungkapkan komunitas pers, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum AJI Abdul Manan, Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari, Ketua Umum IJTI Hendriana Yadi, Sekjen PFI Hendra Eka, Ketua Forum Pemred Kemal E Gani, dan Ketua Umum AMSI Wenseslaus Manggut. Mereka sepakat sepakat meminta Kapolri mencabut Pasal 2d maklumat itu karena dapat mengancam tugas utama jurnalis dan media massa.

“Maklumat itu mengancam tugas jurnalis dan media, yang karena profesinya melakukan fungsi mencari dan menyebarkan informasi kepada publik, termasuk soal FPI. Hak wartawan untuk mencari informasi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” kata mereka.

BACA JUGA: Kelompok Prioritas Penerima Vaksin COVID-19 Di-SMS Blast dari Kemenkes

Pasal itu juga bisa dikategorikan bertentangan dengan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pers tentang tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

Selain itu, maklumat itu juga bertentangan dengan hak warga negara di dalam Pasal 28F UUD 1945 tentang hak memperoleh informasi.

Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan, mengatakan, maklumat ini diterbitkan untuk memperkuat surat keputusan bersama (SKB) menteri tentang larangan penggunaan simbol FPI. Hal ini juga, menurut Edi, Maklumat Kapolri sangat dibutuhkan dalam menjaga stabilitas kamtibmas agar selalu kondusif.

BACA JUGA: Ilham Bintang: Kedudukan Konstitusi Lebih Tinggi dari Maklumat Kapolri

Edi juga meyakini, Maklumat Kapolri tersebut tidak akan menyasar karya jurnalistik.

“Soal Maklumat Kapolri ini banyak dikritisi pekerja jurnalistik, namun saya meyakini semua karya jurnalistik tidak masuk dalam sasaran maklumat Kapolri,” kata Edi Hasibuan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu 02 Januari 2021.

Mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini menegaskan bahwa yang menjadi sasaran Polri adalah narasi-narasi di media sosial yang isinya membuat provokasi, menghasut, dan hoaks. Provokasi hasutan dan hoaks tersebut, menurut Edi, sangat meresahkan masyarakat sehingga berpotensi mengganggu Kamtibmas.

BACA JUGA: Maklumat Kapolri Mak/1/I/2021, JMSI: Bertentangan Prinsip Demokrasi

Edi juga menyebut, wartawan adalah mitra kerja Polri sehingga maklumat tidak akan pernah menyasar karya jurnalistik, dan maklumat itu dikeluarkan untuk memberikan perlindungan dan menjamin keamanan bagi negara dan masyarakat.

“‘Solus populi suprema lex esto’. Artinya, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Itu yang paling utama,” kata Edi menegaskan.

Untuk diketahui, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, pada Jumat 1 Januari 2020, menerbitkan Maklumat Nomor 1/I/2021 tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol, dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI. Maklumat itu terbit menindaklanjuti Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, Menkum HAM, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tanggal 30 Desember 2020 tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.


BACA JUGA: Seruput Kopi Suren dan Espresso Ala Saung Jati Coffe di Cikupa

Banner IDwebhost

Komentar

NEWS UPDATE