oleh

Maklumat Kapolri Mak/1/I/2021, JMSI: Bertentangan Prinsip Demokrasi

LENSAPENA | Organisasi perusahaan media siber, yaitu Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), menyayangkan Maklumat Kapolri yang melarang masyarakat mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait Front Pembela Islam (FPI) baik melalui website maupun media sosial.

BACA JUGA: Kapolri Terbitkan Maklumat Larangan Kegiatan dan Atribut FPI

Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, mengungkapkan, isi dari poin 2 (d) Maklumat Kapolri Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) yang ditandatangani Kapolri Jenderal Idham Aziz hari ini Jumat 01 Januari 2021 bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dianut Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan hak masyarakat dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi seperti yang diatur di dalam Pasal 28F UUD 1945.

Menurutnya, UUD 1945 telah menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, juga hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran komunikasi yang tersedia.

BACA JUGA: Polisi Ungkap Peredaran Sabu 50 Kg Jaringan Aceh, Medan dan Jakarta

“Walaupun Maklumat Kapolri tidak secara tegas menyatakan melarang kegiatan pers terkait FPI, namun pada praktiknya Maklumat Kapolri dapat digunakan untuk memberangus karya jurnalistik yang selain dilindungi Pasal 28F UUD 1945 juga dilindungi UU 40/1999 tentang Pers,” ujat Teguh Santosa, Jumat 01 Januari 2020 malam.

Apalagi, apalagi kata Teguh, poin ke-3 Maklumat Kapolri menggunakan istilah “diskresi kepolisian” yang bisa diartikan sebagai kewenangan penuh untuk mengambil langkah apapun di luar yang diatur oleh peraturan perundangan yang ada dan diketahui masyarakat.

“Secara teknis, Maklumat Kapolri itu juga menyulitkan bahkan absurd bagi kerja jurnalistik,” katanya.

BACA JUGA: Ternyata Ini Manfaat dan Bahayanya Kitolod atau Bunga Katarak

Hal senada juga diungkapkan Sekjen JMSI, Mahmud Marhaba. Menurutnya, dalam UUD 40/1999 telah ditegaskan bahwa masyarakat pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Maklumat Kapolri bisa membuat wartawan justru mengabarkan ilusi dan fantasi.

“JMSI dapat memahami bahwa Polri bertanggung jawab dalam hal penegakan aturan menyusul pembubaran dan pelarangan FPI beradasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang diumumkan hari Rabu 30 Desember 2020 lalu,” bebernya.

Namun sebagai negara hukum, kata dia” proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan dengan mengabaikan hukum yang lain, apalagi hukum yang lebih tinggi, dalam hal ini Konstitusi UUD 1945.

BACA JUGA: Komnas Perempuan: Gisel dan Nobu Korban, Harus Dilindungi oleh Hukum

Di sisi lain, JMSI mengajak perusahaan media siber yang tergabung dalam JMSI memastikan wartawan di perusahaan media siber masing-masing bekerja dengan mematuhi kode etik jurnalistik.

Dikatakan pula, JMSI memahami dan menyadari bahwa persoalan yang terkait dengan pembubaran dan pelarangan FPI baru-baru ini memiliki dimensi politik dan sosial yang luas.

“Kepatuhan kita pada kode etik jurnalistik dan keberpihakan kita pada kepentingan masyarakat luas dan bangsa menjadi penentu agar karya jurnalistik yang kita hasilkan dapat menjadi suluh bagi perjalanan bangsa dan negara,” pungkasnya.

Banner IDwebhost

Komentar

NEWS UPDATE