oleh

RA Plus Nurul Hoesna Tidak Patuhi Edaran Bupati, Masih Belajar Tatap Muka

LENSAPENA | Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Surat Edaran Bupati Tangerang Nomor 443.2/026-Bag-Huk/2021, jelas, bertujuan untuk pengendalian penyebaran COVID-19 di daerah tersebut.

Namun sayang, masih ada lembaga pendidikan yang tidak mematuhi aturan itu. Padahal, surat edaran bupati juga mengacu pada Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2021 dan Intruksi Gubernur Banten No. 01 Tahun 2021 tentang pencegahan COVID-19 di Indonesia.

BACA JUGA: atMOSVER Cafe, Tempat Nongkrong Seru dan Recommended di Kota Seribu Pabrik

Adalah RA Plus Nurul Hoesna yang berlokasi di Graha Lestari, Blok J 14 No. 11 s/d 15, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Sejak diberlakukannya PPKM di Kabupaten Tangerang pada 11 Januari 2021 lalu, yayasan sekolah tersebut tetap memberlakukan sekolah tatap muka. Hanya saja anak-anaknya dianjurkan untuk masuk sekolah tidak mengenakan seragam seperti biasa.

Sri Nursyamsiah pemilik Yayasan Sekolah RA Plus Nurul Hoesna, menyebut, kebijakan yang diambilnya bukan tanpa pertimbangan.

BACA JUGA: JMSI Banten Salurkan Paket Sembako untuk Jurnalis

“Bahkan bukan sengaja “mencelakakan” anak-anak. Oleh karenanya saya beri pilihan kepada orangtua masing-masing. Kalau bicara tentang aturan, pasti perdebatannya akan sangat panjang. Jadi saya mohon untuk memahami kebijakan saya ini,” kata Sri Nursyamsiah dalam percakapan melalui Grup WhatsApp wali murid sekolah tersebut.

Salah seorang wali murid di sekolah tersebut menyayangkan kebijakan pihak yayasan yang mengabaikan kebijakan Pemkab Tangerang melalui Surat Edaran Bupati Tangerang Nomor 443.2/026-Bag-Huk/2021 tentang aturan main dalam PPKM. Apalagi beredar kabar bahwa ada salah satu keluarga murid di sekolah tersebut dikabarkan positif COVID-19.

Menurutnya, mestinya pihak yayasan tidak perlu ngotot dengan dalih apa pun soal kebijakannya yang tetap memberlakukan belajar tatap muka di sekolah. Apalagi membuat voting kepada wali murid untuk membuat opsi. Karena, kata dia, melalui surat edaran tersebut jelas, belajar dilakukan secara daring.

“Aspek keselamatan untuk para guru dan murid mestinya harus dikedepankan, apalagi ini sudah menjadi kebijakan pemerintah. Jadi pihak yayasan tidak perlu ngotot menggunakan suara wali murid,” tandasnya.

BACA JUGA: Gubernur Banten, Wahidin: Kita Perkuat Ketahanan Pangan Provinsi Banten

Menanggapi hal ini, Juru Bicara Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Tangerang, dr. Hendra Tarmizi, menegaskan, kebijakan PPKM untuk pengendalian penyebaran COVID-19 di Kabupaten Tangerang tidak ada hubungannya dengan wali murid. Jadi, kata Hendra, hal ini harus dipatuhi untuk mencegah penyebaran COVID-19, terlebih dalam beberapa minggu terakhir kasus yang disebabkan oleh virus ini di Kabupaten Tangerang cukup tinggi.

“Belajar untuk sementara daring hingga 25 Januari 2021, dan menunggu kebijakan berikutnya. Jadi enggak ada hubungannya dengan wali murid,” katanya.

Jika masih membandel, kata dr. Hendra, Satgas COVID-19 bisa mengambil tindakan tegas.

Banner IDwebhost

Komentar

NEWS UPDATE