oleh

Selain PSBB Ada Juga PPKM, Ini Penjelasan Kapolda Banten

LENSAPENA | Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali saat pandemi COVID-19. Sebelumnya, pemerintah memakai istilah pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan PPKM berlangsung selama 2 minggu, terhitung 11 Januari sampai 25 Januari. Cakupannya adalah regional Jawa dan kabupaten/kota dengan parameter tertentu.

BACA JUGA: Stafsuspres: Masyarakat Harus Bijak Menyampaikan Informasi Korban SJ182

Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto, menyampaikan bahwa di wilayah hukum Polda Banten yang menerapkan PPKM yaitu Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Namun di Provinsi Banten sendiri selain di Kabupaten Tangerang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akan diberlakukan di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel)

“Jika Pada PSBB bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19, jika di PPKM untuk meminimalisir penyaluran COVUD-19, untuk PSBB dilaksanakan di sejumlah kota besar di luar Pulau Jawa dan Bali, sedangkan PPKM hanya dilaksanakan di Pulau Jawa dan Bali,” kata Irjen Pol Rudy Heriyanto Senin 11 Januari 2021.

BACA JUGA: KN SAR Basudewa Evakuasi Body Part Pesawat Sriwijaya SJ182

Rudy menjelaskan pada PSBB kepala daerah mengusulkan pembatasan aktivitas masyarakat kepada menteri kesehatan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, namun pada PPKM pembatasan ditentukan oleh kepala daerah.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021, pengaturan PPKM membatasi tujuh hal, yakni;

BACA JUGA: Operasi Pencarian Pesawat SJ182 Diperluas, 2600 Personil Dikerahkan

a. Membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75 persen dan Work From Office (WFO) sebesar 25 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;

b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online;

c. Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

d. Kegiatan sosial budaya dihentikan sementara.

E. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan;

BACA JUGA: KRI Cucut Evakuasi Turbin Pesawat Sriwijaya SJ182

1. Kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25 persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan

2. Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 19.00 WIB,

e. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

f. Mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

g. pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum

BACA JUGA: Kabasarnas, Marsdya TNI (Purn) Bagus Puruhito: Operasi SAR 24 Jam

Sementara itu Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi mengatakan bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah sudah tepat, Polda Banten akan terus mendukung kebijakan pemerintah dalam mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat

“Mari bersama-sama masyarakat untuk mentati kebijakan pemerintah dan selalu disiplin protokol kesehatan dengan cara 4M yakni menggunakan masker, mencuci tangan menjaga jarak dan menghindari kerumunan dengan membudayakan 4M Protokol kesehatan ini kunci menghentikan penyebaran COVID-19.

Banner IDwebhost

Komentar

NEWS UPDATE