oleh

Tanggapan Ananta Soal Vaksin dalam RDP dengan BUMN dan Biofarma

LENSAPENA | Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ananta Wahana, memberikan apresiasi terhadap Kementrian BUMN dan PT. Biofarma (Persero) dalam menyediakan vaksin, untuk mengurangi transmisi/penularan serta menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Menteri BUMN dan Dirut Biofarma, Rabu 20 Januari 2021.

BACA JUGA: RA Plus Nurul Hoesna Tidak Patuhi Edaran Bupati, Masih Belajar Tatap Muka

“Kita semua perlu mengapresiasi gerak Kementerian BUMN dan Biofarma dalam menyediakan vaksin, apalagi ini bukan hal yang mudah ketika semua negara berlomba mau mendapatkan vaksin, dan juga di saat APBN kita sedang tertekan berat akibat pandemi ini,” ujar Ananta Wahana.

Sebagai partai “wong cilik” kata Ananta, PDI Perjuangan sangat menghargai dan mendukung upaya pemerintah untuk menyediakan vaksin gratis bagi seluruh rakyat.

“Kalau ini bisa terealisasi di tengah beratnya kondisi ekonomi rakyat dan negara, maka ini menjadi sebuah prestasi gemilang yang akan diingat sepanjang sejarah. Kalaupun tidak gratis, paling tidak dimurahkan atau disubsidi oleh negara, khususnya bagi tenaga kesehatan,” katanya.

BACA JUGA: Usai Diprotes Wali Murid, RA Plus Nurul Hoesna Berlakukan Belajar Daring

Pun demikian, Ananta mengaku mendapatkan data bahwa di negara seperti Brasil, tingkat kemanjuran vaksin Sinovac ternyata hanya di angka 50,4 persen saja.

“Jadi bukan di angka 70 sampai 90 persen seperti diperkirakan sebelumnya. Apalagi, vaksin ini kan baru bisa terlihat efektivitasnya dalam menciptakan imunitas warga dalam 10 bulan ke depan,” ungkap Ananta.

Untuk itu, kata Ananta, menjadi tugas pemerintah, yaitu Kementrian BUMN yang dalam hal ini adalah Biofarma, bisa mengantisipasi jika angka kemanjuran vaksin berada di bawah level yang diharapkan.

“Apa rencana lapis keduanya: apakah dengan memperbanyak ragam vaksin dari jenis lain atau bagaimana? Ini harus dipikirkan,” katanya.

Soal data tentang banyaknya vaksin yang tersedia di pasar sekarang tidak bolah dan tidak bisa diberikan kepada mereka yang sebelumnya sudah pernah terjangkit COVID-19, lantaran bisa berdampak pada kondisi lebih buruk, Ananta menyarankan agar Biofarma selaku badan yang diberi penugasan dapat melakukan sinkronisasi data denga instansi terkait seperti Kemenkes dan BNPB soal akurasi data warga yang memang sudah pernah kena.

BACA JUGA: 925 dari 4.975 Paket Sembako Program Bina Lingkungan Pertamina Disebar di Tangsel

“Bagaimana memastikan bahwa data tidak tumpang tindih dan memang dapat dipegang validitasnya, ini perlu mensinkronkan data dengan Kemenkes atau pun BNPB,” paparnya.

Salam RDP yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VI Faisol Reza, Ananta juga menyinggung soal rencana pembuatan vaksin Merah Putih. Karena menurut Ananta ke depan pemeritah juga harus mulai memikirkan dari sisi ekonomi. Artinya, Indonesia harus bisa menggenjot vaksin produksi dalam negeri. Dengan begitu, Indonesia bisa menjual ke negara lain dengan untung, dan menyediakannya untuk kebutuhan dalam negeri dengan murah.

“Sampai sekarang belum ada lagi kabar beritanya soal vaksin Merah-Putih. Ini sampai di mana tahapannya?” Tandasnya.

Banner IDwebhost

Komentar

NEWS UPDATE