oleh

3 Perusahaan di Tangerang Terindikasi Tidak Konsisten Gunakan Izin Lokasi

LENSAPENA | DPRD Kabupaten Tangerang menyoroti sejumlah pengembang yang memiliki izin lokasi untuk melakukan aktivitas komersil di wilayah tersebut.

Upaya pemanggilan sampai inspeksi dadakan pun sudah dilakukan oleh DPRD sesuai kewenangan tugas pokok fungsi (tupoksi) yakni pengawasan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Aditya Wijaya, mengatakan, pihaknya menemukan indikasi telah terjadi inkonsistensi. Dimana, izin lokasi yang sudah dikantongi oleh pemerintah daerah nampak tidak sesuai dengan progress pembangunan.

“Terdapat tiga perusahaan di wilayah Pakuhaji dan Teluknaga yang sudah kita sidak terindikasi inkonsistensi penguasaan izin lokasi. Ketiganya, yaitu PT Bangun Laksana Persada (BLP) Agung Intiland, PT Tanjung Unggul Mandiri (TUM) dan Angkasa Land,” ujar Aditya kepada wartawan, Minggu 14 Maret 2021.

Menurut dia, PT BLP belum sepenuhnya melaksanakan progress pembangunan, hanya 50 persen di atas lahan yang memiliki izin 400 hektar.

“Walau saya lihat di sana, tujuan pengembangan wilayahnya ada, tapi kan mesti harus mengikuti aturan. Jangan hanya pembebasan aja tapi progress pembangunannya tidak dilaksanakan,” ucap Adit.

Kedua, Adit menyikapi puluhan hektar izin lokasi yang diberikan oleh PT TUM patut dipertanyakan lantaran sudah lama beraktivitas peternakan sapi, namun tidak jelas pengembangan usaha tersebut. Malah warga sekitar menerima dampak lingkungan aroma bau.

“Lahan yang sudah digunakan berapa? Lalu terkait dampak bau hasil pengembangannya seperti apa? Ini kan perlu penyesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang baru,” jelas Adit.

Menyinggung Angkasa Land, Adit mengatakan bahwa pihaknya sudah meninjau lokasi pengembang tersebut. Hasilnya, pihak Angkasa Land baru mampu mengelola 39 hektar dari total izin lokasi sebanyak 78 hektar.

“Angkasa Land baru mampu untuk mengelola separuhnya, sisanya masih belum sanggup. Artinya nanti kita memberikan masukan kepada pemerintah daerah apakah bisa diperpanjang atau tidak izin lokasinya,” ungkapnya.

Dikatakan pula, pihaknya selaku mitra kerja pemerintah daerah berharap kehadiran pengembang yang sudah memgantongi izin lokasi yang diberikan oleh Bupati Tangerang sejatinya serius memanfaatkan sesuai kegiatan tersebut. Guna menopang Pendapat Asli Daerah (PAD) dan akses lapangan kerja.

“Jangan sampai terkesan terbengkalai menjadi lahan tidur, cuma pembebasan lahan saja lalu dipasang patok tapi gak ada progress pembangunan sesuai izin lokasi yang diterima oleh Pak Bupati. Itu kan menghambat PAD dan akses lapangan kerja,” tandasnya.

Oleh karenanya, Adit mengutarakan langkah DPRD akan menggelar hearing dengan dinas terkait untuk menyikapi data-data yang diperoleh pihaknya. Mencocokan pengalihan fungsi yang dilakukan pengembang sudah sesuai aturan.

“Jangan sampai nanti ditemukan, contoh seperti lahan untuk perindustrian, dikuasai siapa, dan yang lain tidak boleh masuk tapi tidak dimanfaatkan,” ujarnya.

“Kan sebenarnya ada aturan 3 tahun mempunyai izin lokasi tapi tidak ada progress atau di bawah 50 persen yah tidak bisa diperpanjang,” tandasnya.



 

Banner IDwebhost

Komentar

NEWS UPDATE