oleh

Sosialisasi UU Koperasi Digelar di Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis

LENSAPENA | Sekitar 50 pelaku UMKM Tangerang mengikuti Sosialisasi Undang-Undang Perkoperasian yang diselenggarakan oleh Anggota Komisi VI DPR-RI Dapil Banten III dari PDI Perjuangan, St. Ananta Wahana.

Kegiatan yang digelar dengan menerapkan protokol kesehatan ini, dihelat di Omah Budaya Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis, di wilayah Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.

Ananta Wahana, yang juga pengasuh Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis, mengatakan bahwa ketika pemerintah sedang giat melakukan upaya pemulihan ekonomi Nasional dan distribusi vaksin, pihaknya menganggap ini sebagai saat yang tepat untuk ikut berkontribusi melalui sosialisasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Pada siang ini kami mengundang khusus para pelaku UMKM dan Koperasi di wilayah Tangerang Raya sebab yang kami angkat dalam acara ini adalah Undang Undang yang terkait dengan sub-bidang Koperasi dan UMKM,” katanya.

Ananta juga menyebut bahwa dalam acara sosialisasi UU ini pihaknya menghadirkan dua perwakilan dari Kementerian Koperasi dan Dinas Koperasi Kabupaten Tangerang.

“Kami memang mengarahkan acara ini pada tindakan konkret untuk membantu para pelaku UMKM, untuk itu dalam sosialisasi UU ini kami mempertemukan langsung antara pihak Kementerian Koperasi UMKM dan para warga pelaku UMKM, sehingga suara rakyat pelaku UMKM beserta segala kesulitan mereka bisa langsung didengar dan dicarikan solusinya,” paparnya.

Dalam uraiannya di acara Sosialisasi Undan Undang Perkoperasian dan Pembentukan Koperasi ini, Ananta, menyampaikan bahwa setelah dibatalkannya UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi pada 28 Mei 2014, saat ini payung hukum untuk Koperasi dan UMKM di Indonesia ada 2 (dua), yaitu UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menurut Ananta dalam UU Cipta Kerja kata Koperasi disebut sebanyak 114 kali, dan kata UMKM disebut sebanyak 126 kali. Fakta ini memperlihatkan bahwa negara peduli dengan Koperasi dan UMKM yang dua-duanya menjadi soko guru serta tulang punggung perekonomian Nasional.

Ditambahkan pula, dari total pelaku usaha dalam negeri, 98 persen merupakan pelaku usaha UMKM dan koperasi yang saat ini sedang berjuang bangkit dari krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Selaku penyelenggara, Ananta juga menyampaikan bahwa melalui sosialisasi UU yang diadakan dalam format dialog ini berbagai kesulitan warga pelaku UMKM dapat segera difasilitasi oleh Kementerian Koperasi sebagai penyelenggara negara.

“Ini merupakan bentuk konkret dari pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi,” ucapnya.

Dalam acara sosialisasi UU ini Abdul Malik dan Jaja Teja Sulaksana, masing-masing hadir mewakili Kementerian Koperasi dan UMKM serta Dinas Koperasi Kabupaten Tangerang. Keduanya banyak berdialog dengan warga pelaku UMKM yang hadir dan terlihat sibuk menjawab pertanyaan serta keluh kesah warga satu demi satu.

Kebanyakan warga, seperti Moh. Tajudin dari perwakilan pedagang keliling Tigaraksa dan dan Sujarwo dari komunitas pegiat seni Reog Ponorogo bertanya tentang syarat-syarat pembentukan serta pembaruan Unit Koperasi yang administrasinya membingungkan.

Baik Abdul Malik dan Jaja dari perwakilan Kemenkop UKM menjelaskan bahwa saat ini dengan UU No.11 Tahun 2020 untuk koperasi primer dapat didirikan dengan 9 orang anggota saja, dan untuk koperasi sekunder dapat didirikan cukup dengan 3 orang anggota. Hanya saja memang, menurut perwakilan Kemenkop UKM dan DInas Koperasi tersebut, saat ini diperlukan SK pengesahan dari Kemekumham setelah pihak Kemenkop beserta akta notaris menetapkan surat pembentukan atau pembaruan koperasi.

Kedua perwakilan pemerintah itu menyebutkan bahwa persyaratan tersebut diperlukan demi kejelasan izin usaha dan perpajakan. Oleh karena itu, para pelaku UMKM dan mereka yang mau mendirikan koperasi harus jelas dulu menetapkan jenis usaha mereka apakah termasuk usaha pokok, usaha pendukung, atau usaha tambahan, demikian disampaikan Jaja dari Dinas Koperasi Tangerang.

Banyak para peserta yang ikut urun rembug dan menyampaikan permasalahannya dalam acara dialog sosialisasi UU ini. Seorang perwakilan mahasiswa dari Tangerang, Agus Fardiansyah, menyampaikan bahwa di mata anak-anak muda saat ini koperasi lebih mirip kantin, bukan sumber permodalan. Ia menyebut bahwa anak-anak milenial yang hendak berusaha lebih banyak lari ke jasa FINTEK atau pinjaman online, bukan datang ke koperasi. Padahal koperasi punya banyak keunggulan dan kemudahan dalam memberikan modal, khususnya bagi para milenial yang akan membuka usaha mandiri. Untuk itu ia berharap agar koperasi di Indonesia dapat selalu menyesuaikan diri dan mengejar perkembangan teknologi terkini sehingga dapat diakses oleh generasi milenial.

Banner IDwebhost

Komentar

NEWS UPDATE