oleh

Sosialisasi UU No 19 Tahun 2003, Ananta: BUMN Lokomotif Kesejahteraan Masyarakat

TANGERANG – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah lokomotif kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Hal ini disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI ANanta Wahana dalam kegiatan Sosialisasi Undang-undang No 19 Tahun 2003 kepada para pelaku usaha mikro di Aula Gedung BRI Regional Office Jakarta 3 Kota Tangerang Selatan, Selasa (08/03/2022).

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, BUMN bukan badan usaha yang biasa, karena terdapat penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Penyertaan modal ini salah satunya bersumber dari APBN. Oleh sebab itu, BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“BUMN seperti BRI, PNM, Pegadaian, dan lainnya mempunyai kewajiban bukan hanya memberikan deviden kepada negara tapi juga menjadi lokomotif kesejahteraan masyarakat Indonesia. Baik melalui kredit murah maupun dana bina lingkungan lainnya,” ungkapnya.

BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi.

Ananta menambahkan dalam rangka membantu pengembangan usaha kecil, pasal 88 UU No 19 tahun 2003 menjelaskan bahwa BUMN dapat menyisihkan laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil atau koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

Ananta melanjutkan, UU No 19 tahun 2003 disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 19 Juni 2003, artinya sudah berusia sekitar 18 tahun padahal mengatur BUMN yang menggeluti dunia bisnis yang sangat dinamis. Oleh sebab itu harus dibutuhkan beberapa penyesuaian agar sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.

Perkembangan ekonomi dunia dan nasional berlangsung sangat dinamis ditambah dengan adanya disrupsi teknologi menuntut BUMN kita harus lebih efisien. Menjawab tantangan efisiensi, Kementerian BUMN saat ini gencar melakukan Holdingnisasi perusahaan BUMN serta pembubaran atau penggabungan BUMN jika dirasa perlu. Kebijakan ini membuat BUMN menjadi semakin ramping jika sebelumnya jumlah BUMN mencapai 107 perusahaan pada tahun 2020, saat ini berjumlah 41 perusahaan.

“Kami di komisi VI sedang mengkaji rencana perubahan Undang-undang BUMN ini. Mudah-mudahan perubahan undang-undang ini segera terlaksana sehingga peran BUMN sebagai lokomotif kesejahteraan akan semakin optimal. Sebelum mengakhiri paparannya, Ananta membandingkan peranan BUMN di China, Amerika Latin mapaun Amerika, untuk mengakhirinya.

Banner IDwebhost

Komentar

NEWS UPDATE